Porosbaru.com : Baru-baru ini di Pulau Kangean, Sumenep, seorang ibu hamil terpaksa ditandu oleh sejumlah warga akibat akses menuju layanan kesehatan rusak parah. Peristiwa ini bukan sekedar ironi pembangunan di daerah terpencil, tetapi ketimpangan pembangunan infrastruktur yang sistematis.
Di tengah berbagai narasi keberhasilan program prioritas, daerah terpencil seperti kepulauan Kangean kian mengelus dada seolah termarginalkan. Kondisi ini memperlihatkan adanya paradoks dalam arah pembangunan dan prioritas kebijakan.
Di satu sisi, pemerintah gencar menggaungkan pemerataan dan percepatan pembangunan daerah. Namun di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan bahwa wilayah kepulauan masih tertinggal dalam hal infrastruktur dasar, khususnya jalan yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat kepulauan seakan dipaksa menelan ludah sendiri dan bertahan dengan keterbatasan yang seharusnya bisa diatasi melalui kebijakan yang tepat dan berkeadilan.
Jika ditarik lebih jauh, peristiwa di Kangean juga bisa dibaca dalam konteks program prioritas pemerintah pusat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tentu mempunyai tujuan mulia dengan meningkatkan gizi penerus generasi bangsa. Namun di tengah kondisi infrastruktur dasar yang masih amburadul, benarkah program tersebut sangat prioritas dan mendesak?
Bayangkan ironi ini, negara berupaya memastikan asupan gizi terpenuhi, tetapi pada saat yang sama akses menuju layanan kesehatan saja masih harus ditempuh dengan cara ditandu melewati jalan rusak. Ini bukan sekadar kontradiksi kebijakan, tetapi menunjukkan adanya ketimpangan dalam pembangunan.
Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep juga patut dikritisi dalam hal arah belanja anggaran daerahnya. Di tengah kondisi jalan rusak yang berdampak langsung pada keselamatan warga, justru muncul pengadaan sarung dan mukena dengan nilai fantastis mencapai sekitar 700 juta.
Anggaran tersebut untuk kebutuhan seremonial dan simbolik ini terasa kontras, bahkan cenderung problematis jika dibandingkan dengan kebutuhan mendesak pembangunan infrastruktur jalan, jembatan serta penghubung lainnya di wilayah kepulauan, khususnya Kangean.
Tentu kita membayangkan dengan anggaran sebesar itu, berapa kilometer jalan yang bisa diperbaiki? Berapa banyak akses desa yang bisa dibuka? Dan yang paling penting, berapa nyawa yang bisa diselamatkan jika jalan menuju fasilitas kesehatan dibuat layak?
Kebijakan anggaran seperti ini memperlihatkan adanya disorientasi dalam menentukan prioritas. Belanja Barang dan Jasa yang masih menduduki tiga besar realisasi anggaran tahun 2026, menunjukan paradoks pembangunan.
Belanja daerah seharusnya berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memenuhi rutinitas administratif yang minim dampak langsung. Ketika anggaran lebih banyak terserap pada belanja barang dan jasa yang berputar di lingkaran birokrasi, rapat, perlengkapan, hingga pengadaan simbolik, wajar jika publik mempertanyakan keberpihakan pemerintah.
Dalam perspektif Amartya Sen, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang memperluas akses dasar masyarakat sebagai bentuk nyata dari “kapabilitas” pemerintah. Sementara pengadaan barang yang tidak mendesak hanya menjadi angka dalam laporan, tanpa benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Hal ini juga menguatkan kritik Michael Todaro, pembangunan tidak boleh terjebak pada ilusi pertumbuhan dan pengeluaran, tetapi harus berorientasi pada pemerataan dan dampak nyata. Jika anggaran besar justru habis untuk kebutuhan internal, maka pembangunan kehilangan substansinya.
Saya yakini, persoalan infrastruktur di Sumenep tidak akan benar-benar menyentuh masyarakat jika masih terjadi ketimpangan pengelolaan anggaran. Selama belanja daerah masih didominasi oleh kebutuhan kantor ketimbang kebutuhan masyarakat, maka ketimpangan akan terus diproduksi.
Apa yang terjadi di Kangean menegaskan pembangunan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil masyarakat. Perencanaan yang cenderung sentralistik dan berorientasi daratan membuat wilayah kepulauan kerap diposisikan sebagai “pinggiran” yang tidak mendesak untuk diprioritaskan. Padahal, justru di wilayah-wilayah seperti inilah kehadiran negara seharusnya lebih terasa.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang jalan yang rusak, tetapi tentang keadilan yang belum tuntas. Selama masyarakat kepulauan masih harus ditandu untuk mendapatkan layanan dasar, maka selama itu pula pembangunan masih menyisakan ketimpangan yang nyata.
*Ainul Yakin lahir dan berkembang menjadi putra asli daerah Madura. Sekarang, ia menjabat sebagai Koordinator Fakultas Sains dan Teknologi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UNIBA Madura tahun 2025.
Komentar