Sumenep, porosbaru.com : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memangkas belanja Bansos dalam APBD Kabupaten Sumenep 2026 hampir 10 persen.
Dalam postur APBD 2026, Bansos dialokasikan Rp 0,46 miliar sekitar 0,02 persen dari total belanja daerah. Angka tersebut turun sekitar Rp 50 juta dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp0,51 miliar.
Di sisi lain, belanja pegawai meningkat dari Rp Rp1.130 triliun pada 2025 menjadi Rp 1.198,74 triliun pada 2026 atau naik sekitar 6,08 persen. Anggaran ini menyerap 45 persen dari total belanja daerah tahun 2026.
Menanggapi pemangkasan belanja Bansos tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Syahwan Efendi, menyatakan postur APBD Sumenep 2026 masih dalam batas rasional.
“Ya, untuk postur APBD masih bisa rasional, solusi sementara diupayakan meningkatkan PAD agar kesenjangan tidak terlalu lebar,” katanya saat dihubungi, Jumat (06/02).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumenep, H. Dul Siam, mengaku sempat mempertanyakan kecilnya anggaran bansos dalam pembahasan APBD dengan Tim Anggaran (Timgar) Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Ia menyampaikan, berdasarkan penjelasan pihak eksekutif, pemangkasan terjadi akibat pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dinilai telah mengalokasikan anggaran cukup banyak.
“Memang kami sempat menanyakan karena anggarannya sangat kecil. Namun menurut eksekutif, bansos sudah banyak ditangani oleh pemerintah pusat dan provinsi,” ujarnya, Jumat (06/02).
Diketahui, APBD Sunenep 2026 mencatat pendapatan Rp 2.471,54 triliun dan defisit Rp 184,22 triliun yang ditutup melalui SiLPA.
Plt. Sekda Sumenep, Syahwan Efendi, memastikan APBD Sumenep 2026 telah melalui tahapan evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansah.
“Sudah. Kalau tidak ada evaluasi, tidak berani diproses untuk pencairannya,” ujarnya, Selasa, (20/01/2026).
Ia juga menuturkan sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memproses Uang Persediaan (UP) belanja rutin, yang menandakan APBD telah berjalan secara administratif. (Aditya/Red).
Komentar