Sumenep, Porosbaru.com : Penyampaian Nota Keuangan atas Raperda APBD Sumenep 2027 oleh Pemkab Sumenep sehari sebelumnya memantik guyuran catatan kritis dari wakil rakyat dalam rapat paripurna penyampaian pandangan tujuh fraksi DPRD Sumenep, Selasa (13/10/2026) pagi.
Mayoritas dari 7 fraksi mengarahkan sorotan mereka pada defisit Rp96,03 miliar, ketergantungan terhadap dana transfer, besarnya belanja tidak terduga (BTT), terbatasnya belanja modal, hingga pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Dalam Raperda APBD 2027 yang disampaikan Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,899 triliun. Angka tersebut terdiri atas PAD Rp393,69 miliar dan pendapatan transfer Rp1,505 triliun.
Sementara belanja daerah direncanakan Rp1,995 triliun. Struktur tersebut menghasilkan defisit Rp96,03 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.
Dari sisi belanja, belanja operasi menjadi pos terbesar dengan alokasi Rp1,449 triliun. Sementara belanja modal hanya Rp101,18 miliar dan BTT mencapai Rp119,60 miliar.
PDIP Pertanyakan BTT Lebih Besar dari Belanja Modal
Menanggapi penyampaian tersebut, fraksi PDI Perjuangan menjadi salah satu fraksi yang menyoroti perbandingan BTT dan belanja modal.
Melalui sekretaris fraksi, Wahyudi, PDIP mempertanyakan alasan BTT dialokasikan Rp119,60 miliar, lebih besar dibandingkan belanja modal Rp101,18 miliar.
Menurut PDIP, BTT semestinya menjadi instrumen cadangan untuk kebutuhan yang benar-benar tidak terduga, sementara belanja modal memiliki peran dalam pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi daerah.
“Yang menjadi pertanyaan kami, mengapa belanja tidak terduga justru lebih besar daripada belanja modal,” tanya Wahyudi.
Banteng moncong putih itu berharap struktur APBD Sumenep 2027 memberi ruang lebih besar bagi belanja yang berdampak langsung terhadap pembangunan.
Mereka juga mendorong penguatan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Gerindra-PKS Tekankan APBD Sumenep 2027 Sebagai Instyrumen Kesejahteraan
Di sisi lain, Fraksi Gerindra-PKS menilai APBD bukan sekadar dokumen angka, melainkan instrumen kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui Wiwid Hardjo Yudanto, fraksi tersebut meminta anggaran 2027 diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, termasuk kesenjangan pembangunan antara daratan dan kepulauan.
“Setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD TA 2027 adalah titipan dari rakyat Sumenep.” kata Wiwid.
Mereka juga mendorong peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
Semantara kinerja BUMD juga diminta diperkuat agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Pada sektor pertanian, perhatian mereka diarahkan pada distribusi pupuk, alat mesin pertanian dan jaringan irigasi.
Di sektor perikanan dan kelautan mereka mendorong akan keberlimpahan dukungan bagi nelayan kecil, seperti peralatan tangkap, cold storage, asuransi dan akses bahan bakar.
Poros tengah tersebut juga menyinggung soal kondisi jalan, jembatan, pelabuhan dan dermaga di wilayah kepulauan.
Selain itu, juga menekankan peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan dinilai penting, terutama bagi masyarakat di wilayah terluar Sumenep.
PKB Soroti Kecilnya Porsi Belanja Modal
Berbeda dengan fraksi lainnya PKB Sumenep menyoroti ketimpangan antara belanja operasi dan belanja modal dalam RAPBD 2027.
PKB meminta pemerintah menjelaskan alokasi belanja modal untuk jalan, jembatan, drainase, irigasi, air bersih, pendidikan dan kesehatan.
Partai cetusan Gus Dur itu juga mempertanyakan sumber penerimaan pembiayaan Rp126,23 miliar yang digunakan untuk menutup defisit.
Jika penerimaan tersebut berasal dari SiLPA, pemerintah diminta menjelaskan penyebabnya, apakah karena efisiensi anggaran, pendapatan yang melampaui target atau program yang tidak terlaksana secara optimal.
Sekretaris Fraksi PKB Mirza Khomaini Hamid menegaskan APBD harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi rutinitas pemerintahan.
“APBD adalah instrumen kebijakan publik yang menentukan ke mana arah pembangunan, siapa yang memperoleh manfaat, dan sejauh mana negara hadir menjawab persoalan masyarakat.” tegas Mirza.
Mirza turut menyinggung BTT Rp119,60 miliar. Pemkab Sumenep diminta menjelaskan dasar kebutuhan, asumsi dan landasan pengalokasiannya agar penggunaannya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mereka menilai pemerataan pembangunan antara daratan dan kepulauan tidak harus dilakukan dengan nominal anggaran yang sama
“Keadilan pembangunan bukan berarti setiap wilayah harus menerima anggaran yang sama, melainkan setiap wilayah memperoleh anggaran sesuai kebutuhan dan tingkat urgensinya.” imbuh Mirza.
Demokrat Kaitkan APBD dengan Kemiskinan
Selaras dengan Gerindra-PKS Fraksi Demokrat menilai APBD Sumenep 2027 harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang berkualitas guna kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris fraksi, Afrian Muklaz, meminta program penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada bantuan, tetapi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat pemberdayaan masyarakat.
Di bidang kesehatan, Demokrat menikberatkan pada pelaksanaan UHC agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa terkendala persoalan administratif.
Ketersediaan obat di Puskesmas dinali penting, dan meminta Pemkab Sumenep menjamin ketersediannya di tengah pengurangan anggaran.
Sementara di bidang pendidikan, peningkatan fasilitas dan kualitas layanan didorong dilakukan secara merata agar kesenjangan antara daratan dan kepulauan tidak semakin lebar.
Sebab mereka menilai pembangunan infrastruktur juga berkaitan langsung dengan pergerakan ekonomi, akses pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemerataan kesejahteraan.
“Infrastruktur bukan sekadar fisik beton atau aspal, melainkan urat nadi utama yang menentukan lancar tidaknya pergerakan ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pemerataan kesejahteraan.” tegas Muklaz.
PAN Minta Efisiensi Tak Pangkas Pelayanan Publik
Dari sisi pendapatan, fraksi PAN menyoroti struktur pendapatan daerah yang masih didominasi dana transfer.
PAN meminta pemerintah mengevaluasi sekaligus memperluas sumber-sumber PAD melalui optimalisasi aset daerah, BUMD, pariwisata, perikanan, ekonomi kreatif dan investasi.
Di sisi belanja, PAN mengingatkan efisiensi tidak boleh diterjemahkan sebagai pemotongan anggaran secara merata. Belanja yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
Karena itu, PAN meminta pemerintah menjelaskan pos anggaran yang dikurangi, dievaluasi maupun direkonstruksi, termasuk dampaknya terhadap pelayanan publik.
Dalam kondisi tersebut, lanjut Sekretaris fraksi H. Musahwi, efisiensi dinilai tidak boleh dilakukan dengan memangkas anggaran secara merata.
“Efisiensi tidak boleh sekadar memotong anggaran secara merata, tetapi harus berbasis skala prioritas, yaitu mengamankan belanja yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan menekan belanja yang tidak produktif.” pinta H. Musahwi.
PAN juga meminta jaminan agar penyesuaian anggaran tidak menurunkan kualitas layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
NasDem Dorong Infrastruktur Daratan dan Kepulauan
Fraksi NasDem melalui Sekretarisnya, Samsiyadi, menempatkan pembangunan infrastruktur dasar sebagai salah satu prioritas dalam APBD Sumenep 2027.
Jalan, jembatan, irigasi dan drainase dinilai perlu mendapat perhatian, terutama di wilayah kepulauan yang masih menghadapi persoalan akses dan konektivitas.
Mereka meminta pemerataan layanan pendidikan, kesehatan, transportasi laut, listrik, air bersih dan komunikasi.
NasDem juga menilai pengembangan pariwisata, UMKM, pertanian dan perikanan tidak akan optimal tanpa dukungan infrastruktur dasar yang memadai.
Pada sisi pendapatan, NasDem mendorong pemutakhiran data pajak dan retribusi, digitalisasi serta pengelolaan aset daerah secara produktif tanpa membebani masyarakat kecil dan pelaku UMKM.
Selain pemerataan pembangunan, NasDem juga menyoroti pengawasan penggunaan anggaran. Fraksi tersebut menilai besarnya alokasi anggaran tidak otomatis menghasilkan kemajuan apabila pengawasannya lemah.
“Yang menjadi persoalan sebenarnya bukan minimnya anggaran, tetapi lebih pada tidak maksimalnya pengawasan atas penggunaan anggaran yang ada,” tegas Samsiyadi.
NasDem juga meminta penguatan sistem pengawasan internal agar penggunaan APBD Sumenep 2027 lebih terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.
PPP Minta Defisit Tidak Berulang
PPP Sumenep memberikan perhatian khusus terhadap defisit Rp96,03 miliar dalam RAPBD 2027. meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah agar persoalan defisit tidak terus berulang.
PPP juga meminta target PAD 2027 dievaluasi berdasarkan capaian PAD 2025 dan realisasi 2026. Langkah itu dinilai penting agar target pendapatan yang ditetapkan lebih realistis.
Mereaka meminta pemerintah mengambil langkah taktis untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah agar defisit tidak terus berulang.
Dalam pandangan umum mereka yang dibacakan ABD. Rahman, PPP menilai kondisi belanja yang lebih besar daripada pendapatan perlu segera ditangani.
“Kami minta kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep agar dapatnya segera melakukan langkah-langkah taktis guna meminimalisir defisit anggaran, sehingga surplus tidak hanya menjadi tameng penutup defisit seakan gali lubang tutup lubang.” jelas Rahman.
Optimalisasi sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri kecil serta transaksi elektronik pemerintah daerah dinilai dapat menjadi bagian dari strategi meningkatkan PAD.
PPP juga mendorong optimalisasi BUMD sebagai sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus pendapatan daerah.
Pada sisi belanja, fraksi ini meminta pemerintah menekan pengeluaran untuk kegiatan seremonial, perjalanan dinas dan honorarium yang tidak memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
“APBD 2027 harus menjadi cermin kepatuhan hukum sekaligus akselerasi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep, bukan sekadar pemenuhan rutinitas birokrasi semata.” tandas Rahman. (dty/rd).
Tidak ada Respon