Sumenep, Porosbaru.com : Banggar DPRD Sumenep kembali menyoroti rendahnya realisasi belanja modal dalam APBD Sumenep tahun anggaran 2026. Hingga 11 September, pos belanja modal baru terealisasi Rp54,64 miliar atau 38,30 persen dari pagu Rp142,66 miliar. Sekitar Rp88,02 miliar masih belum terealisasi.
Anggota Banggar DPRD Sumenep, Akhmadi Yazid, meminta Pemkab Sumenep membuka secara jelas daftar kegiatan atau paket pekerjaan yang belum berjalan dari sisa anggaran tersebut.
Menurut Yazid, belanja modal berkaitan langsung dengan pembangunan aset dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, rendahnya realisasi perlu dijelaskan berdasarkan kondisi masing-masing kegiatan.
“Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp88,02 miliar anggaran belanja modal yang belum terealisasi. Angka tersebut menjadi pertanyaan serius, mengingat belanja modal berkaitan langsung dengan pembangunan aset dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya, Senin (14/09) siang melalui WhatsApp.
Ia menilai Banggar perlu mendapatkan gambaran lebih rinci mengenai kegiatan yang belum berjalan, termasuk status pelaksanaan dan kendala yang dihadapi masing-masing paket.
Yazid mempertanyakan apakah rendahnya realisasi tersebut disebabkan persoalan perencanaan, proses pengadaan, kesiapan kegiatan, atau faktor lain di lapangan.
“Pertanyaannya sederhana, uangnya sudah ada, lalu kenapa belanjanya masih rendah? Apakah persoalannya di perencanaan, pengadaan, kesiapan kegiatan, atau memang ada persoalan lain yang harus dibuka secara terang?” tegasnya.
Menurutnya, keterbukaan mengenai daftar paket yang belum berjalan penting agar percepatan realisasi APBD tidak hanya disampaikan dalam bentuk target.
Banggar ingin mengetahui kegiatan mana yang sudah masuk proses kontrak, belum dimulai, mengalami keterlambatan, atau menghadapi kendala tertentu.
“Banggar perlu tahu secara jelas, berapa kegiatan yang sudah kontrak, berapa yang belum berjalan, mana yang mengalami keterlambatan, dan apa langkah konkret pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. Jangan hanya menyampaikan janji percepatan tanpa data dan target yang jelas,” pinta Yazid.
Ia mengingatkan waktu pelaksanaan APBD Sumenep 2026 semakin terbatas. Pemkab Sumenep dinilai perlu menyusun langkah percepatan berdasarkan kondisi riil setiap kegiatan, tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan.
Yazid tidak ingin percepatan serapan anggaran justru membuat pekerjaan dikebut menjelang akhir tahun sehingga berdampak terhadap kualitas maupun manfaat pembangunan.
“Jangan sampai nanti mendekati akhir tahun semua kegiatan dipaksakan untuk dikejar. Kita tidak ingin serapan tinggi, tetapi kualitas pekerjaan justru dikorbankan. APBD itu bukan sekadar angka yang harus habis, melainkan harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” paparnya.
Secara keseluruhan, hingga 11 September 2026, pendapatan daerah Sumenep telah terealisasi Rp1,69 triliun atau 74,21 persen dari target Rp2,27 triliun. Sementara realisasi belanja baru mencapai Rp1,49 triliun atau 59,54 persen dari pagu Rp2,50 triliun.
Dengan kondisi tersebut, masih terdapat sekitar Rp1,01 triliun belanja yang belum terealisasi. Yazid meminta Pemkab memastikan setiap kegiatan yang tersisa memiliki kejelasan progres dan target penyelesaian.
Di sisi pendapatan, Yazid juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hingga 11 September 2026 baru mencapai Rp257,07 miliar atau 72,44 persen dari target Rp354,83 miliar.
Salah satu komponen yang perlu mendapat perhatian, menurutnya, adalah retribusi daerah. Realisasinya baru Rp162,52 miliar atau 68,18 persen dari target Rp238,37 miliar.
Yazid meminta Pemkab Sumenep mengevaluasi kinerja OPD penghasil PAD untuk mengetahui penyebab belum optimalnya realisasi tersebut.
“Kalau kita ingin Sumenep memiliki kemandirian fiskal, maka PAD harus diperkuat. Retribusi daerah yang masih 68,18 persen harus dibedah. Kita perlu tahu apa penyebabnya, apakah targetnya terlalu tinggi, pemungutannya belum maksimal, atau ada potensi pendapatan yang belum tergali,” jelasnya.
Ia menilai evaluasi PAD perlu dilakukan bersamaan dengan percepatan belanja. Menurutnya, APBD tidak cukup hanya memiliki target pendapatan dan serapan anggaran, tetapi juga harus menghasilkan pembangunan serta pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.
“Kami ingin APBD Sumenep benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar besarnya anggaran, tetapi di lapangan pembangunan masih lambat. Pemerintah harus menjawab ini dengan data, bukan sekadar retorika,” tandas Yazid.
Porosbaru.com telah mengonfirmasi persoalan realisasi APBD tersebut kepada Kepala BKAD Sumenep, Didik Wahyudi, dan Kabid Anggaran BKAD Sumenep, Ferdiansyah, sejak Kamis (27/08) hingga Senin (14/09). Namun, belum diperoleh keterangan.
Sementara itu, hari ini, Selasa (15/09) dini hari Kabid Anggaran BKAD Sumenep, Ferdiansyah, mengatakan pihaknya akan meneruskan pertanyaan tersebut kepada bidang yang menangani realisasi belanja.
“Kami coba tanyakan ke bidang yang menangani dulu,” ujarnya, Selasa (15/09).
Porosbaru.com kemudian meminta Ferdiansyah mengabarkan perkembangan terkait konfirmasi tersebut. Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan lanjutan dari BKAD Sumenep. (Aditya/Red).
Tidak ada Respon