Sumenep, Porosbaru.com : Sebanyak tujuh Fraksi DPRD Sumenep resmi menyampaikan hasil penjaringan aspirasi masyarakat selama masa reses DPRD Sumenep 2026 (9–16 November 2026) dalam rapat Paripuna yang digelar Rabu (18/11/2026) di Aula Paripurna DPRD Sumenep.
Dalam laporan mereka persoalan infrastruktur dasar masih menjadi salah satu keluhan masyarakat paling dominan, mencakup kerusakan jalan, minimnya PJU, krisis air bersih, fasilitas pendidikan, irigasi, pertanian, perikanan hingga kebutuhan pembangunan di wilayah kepulauan.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya, melaporkan di Desa Montorna dan Prancak, Pasongsongan, sumber air warga menyusut bahkan mengering, sementara lahan pertanian terancam gagal panen.

Masyarakat setempat juga mengeluhkan minimnya bantuan berupa distribusi air bersih, pembangunan sumur bor maupun bantuan bagi petani terdampak.
Selain itu, PAN juga menyoroti dan meminta Pemkab Sumenep memperbaiki kerusakan jalan poros antardesa yang berstatus jalan kabupaten serta banyaknya PJU yang padam atau belum terpasang.
“Kami meminta penjelasan serta langkah konkretnya, agar masyarakat tidak terus menanggung penderitaan akibat kekeringan ini,” tulis Fraksi PAN dalam laporan resesnya.
Persoalan kerusukan jalan juga dilaporkan oleh Fraksi Partai Demokrat Sumenep sepanjang ruas Jalan Lenteng–Kapedi, Ganding–Guluk-Guluk dan Nambakor–Karanganyar.
Sementara kebutuhan pemasangan PJU turut dikeluhkan oleh warga, termasuk sepanjang Jalan Lenteng–Kapedi, Larangan Barma, Batuputih, kawasan Pasar Batubelah hingga jalur BLK menuju Pasar Batuputih
Menurut Demokrat, sejumlah ruas yang disebut mengalami kerusakan parah dan minim PJU sehingga mengganggu mobilitas warga, bahkan dinilai meningkatkan risiko kecelakaan.
Di sektor pendidikan, mereka menyoroti kondisi SDN 1 Daramista, Kecamatan Lenteng, yang bagian atap ruang kelasnya mengalami kerusakan berat hingga tidak dapat digunakan.
Sementara persoalan air bersih, sejumlah masyarakat dalam reses mengusulkan kepada Demokrat agar membangunan sumur bor, jaringan perpipaan, penampungan air hujan komunal dan perluasan jaringan SPAM.
Di wilayah kepulauan, Fraksi Demokrat turut mencatat listrik di Pulau Giligenting, Desa Banmaleng, hanya menyala sekitar enam jam sehari sehingga masyarakat meminta peremajaan baterai panel surya.
Di kesempatan yang sama, Fraksi Gerindra-PKS juga mengusulkan perbaikan jalan desa dan antarkecamatan, dermaga rakyat, tambat labuh, pemecah ombak, transportasi laut, penambahan sumur bor komunal, pipanisasi serta normalisasi irigasi dan drainase.
Poros tengah ini juga menyoroti distribusi pupuk bersubsidi dan solar bagi nelayan yang disebut kerap terjadi kelangkaan pada masa tanam maupun musim melaut.
“Fraksi akan mengawal ketat seluruh poin aspirasi ini agar masuk ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan prioritas kebijakan anggaran selanjutnya,” tegas Gerindra-PKS laporan mereka.
Persoalan kelangkaan pupuk dan solar turut dilaporkan Fraksi PDI perjuangan. Mereka melaporkan kelangkaan dan disparitas distribusi pupuk berpotensi mengganggu produksi petani.
Mereka turut meminta Pemkab Sumenep terus mendorong peningkatan dukungan alat dan mesin pertanian serta riset benih unggul.
Untuk kelangkaan solar Pemkab Sumenep diminta mengevaluasi kuota, distribusi dan ketersediaannya, khususnya di wilayah kepulauan.
Partai Moncong Banteng ini juga meminta Pemkab Sumenep memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta memperkuat penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Khusus di Pulau Masalembu, Fraksi NasDem melaporkan permintaan masyarakat terkait percepatan penyelesaian pembangunan pembangkit listrik PLN, menuntaskan rencana pembangunan Bandara Masalembu serta mempercepat pembangunan pos keamanan laut.
Selain itu, warga Dapil mereka juga menaruh perhatian terhadap infrastruktur dasar, mulai dari jalan, irigasi, drainase, fasilitas air bersih hingga jalan usaha tani, bahkan kondisi sejumlah lembaga pendidikan juga dinilai membutuhkan perbaikan.
NasDem mencatat, persoalan ketersediaan air untuk pertanian masih menjadi kendala di Kecamatan Bluto, terutama saat musim kemarau.
Di sisi lain, Fraksi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Dalam laporan mereka, terutama di wilayah pesisir dan permukiman perbukitan, masyarakat membutuhkan pembangunan tangkis laut dan plengsengan untuk mengantisipasi abrasi yang mengancam permukiman.
PPP juga mencatat perbaikan jalan antardesa di Kepulauan Kangean belum merata, bahkan meminta pembangunan jalan usaha tani, pemberdayaan petani dan nelayan, serta perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan.
Keluhan mengenai pupuk bersubsidi juga muncul dari masyarakat Sapudi, Raas dan Masalembu sehingga pemerintah diminta memastikan distribusi dari distributor dan kios hingga kelompok tani berjalan tepat sasaran.
Berbeda dengan fraksi lainnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menitikberatkan persoalan masyarakat pada penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah

Menurut mereka eterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aspirasi masyarakat.
“Rakyat tidak membutuhkan terlalu banyak janji. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa suara mereka didengar, diperjuangkan, dan ditindaklanjuti,” pungkas PKB dalam laporan reses mereka. (dty/rd)










Tidak ada Respon