SUMENEP, Porosbaru.com : Pemkab Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Senin (30/3/2026) lalu. Musrenbang dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Legislatif, dan berbagai unsur serta stake holder di Sumenep.
Forum strategis tersebut menjadi titik temu berbagai kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, hingga masyarakat, dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Sumenep ke depan.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengungkapkan ada 771 usulan pembangunan yang masuk dari berbagai elemen masyarakat melalui forum Musrenbang. Banyaknya usulan tersebut mencerminkan tingginya partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam melakukan penyaringan program prioritas.
“Kami melalui forum ini berkomitmen mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel,” ujar Arif saat membacakan laporan kegiatan Musrenbang, Senin (30/03/2026).
Ia menjelaskan, Musrenbang RKPD memiliki posisi penting sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi. ”Untuk itu, program yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Arif sapaan akrabnya menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam setiap tahapan perencanaan. Keterlibatan tersebut dinilai penting agar program yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Pemerintah daerah mengoptimalkan pelaksanaan Musrenbang sebagai instrumen penting guna melahirkan program berkualitas, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mewujudkan arah pembangunan yang lebih maju,” terangnya.
Lebih lanjut, Arif menyampaikan bahwa dari ratusan usulan yang masuk, pihaknya akan melakukan verifikasi dan sinkronisasi dengan kemampuan anggaran serta prioritas pembangunan daerah. Hal ini dilakukan agar program yang ditetapkan benar-benar realistis dan dapat direalisasikan secara efektif.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar pihak dalam menyukseskan pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menghasilkan kebijakan yang inklusif dan berdaya guna.
“Melalui Musrenbang ini, kami ingin memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan dapat terakomodasi dengan baik, tentu dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan mendesak masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, forum Musrenbang RKPD 2027 juga diharapkan mampu mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru dalam pembangunan daerah. Dengan pendekatan yang lebih terbuka dan partisipatif, pemerintah optimistis dapat merancang program yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Di akhir penyampaiannya, Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini kembali menegaskan bahwa hasil Musrenbang ini akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen RKPD tahun 2027. Selanjutnya, kata dia, akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan.
“Harapannya, seluruh proses ini mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang tidak hanya terencana dengan baik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumenep secara luas,” pungkasnya.(RD)
Komentar