Sumenep, Porosbaru.com : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Terpadu Aparatur (SIMANTRA) untuk mempermudah layanan kepegawaian bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai yang bertugas di wilayah kepulauan.
Melalui sistem digital tersebut, BKPSDM berupaya mengurangi ketergantungan pada pelayanan tatap muka sehingga ASN dapat mengurus sejumlah kebutuhan administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor di pusat kabupaten.
Kepala BKPSDM Sumenep, Benny Irawan, mengatakan digitalisasi menjadi bagian dari perubahan pola pelayanan kepegawaian dari sistem konvensional menuju layanan berbasis elektronik. Upaya ini dinilai penting mengingat kondisi geografis Sumenep mencakup wilayah daratan dan kepulauan.
“Mindset ASN harus berubah. Jika sebelumnya terbiasa menggunakan sistem konvensional, sekarang harus mulai beralih ke digitalisasi,” kata Benny, Kamis (15/10/2026).
SIMANTRA Integrasikan Layanan Kepegawaian
SIMANTRA dikembangkan untuk mengintegrasikan sejumlah sistem layanan kepegawaian dalam satu platform. Sistem tersebut mencakup Simpeg, Silahkan, SIC, Sinergi, dan Siaga.
Integrasi ini diharapkan memudahkan ASN mengakses berbagai layanan tanpa harus berpindah-pindah sistem. Selain mempercepat komunikasi dan pengiriman dokumen, digitalisasi juga berpotensi menekan biaya perjalanan pegawai yang bertugas jauh dari pusat pemerintahan.
“Melalui digitalisasi, kami ingin memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh ASN, baik yang berada di daratan maupun di kepulauan. Mereka tidak harus datang langsung ke kantor BKPSDM untuk keperluan yang bisa dilayani secara digital,” ujarnya.
Meski demikian, penerapan layanan digital tetap membutuhkan kemudahan akses, kesiapan pengguna, serta sistem yang mampu menjawab kebutuhan pegawai di berbagai wilayah.
BKPSDM Sumenep Petakan Kebutuhan Kompetensi ASN
Selain mengembangkan layanan administrasi, BKPSDM Sumenep juga memetakan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Benny menjelaskan, pengembangan kompetensi mencakup pelatihan yang wajib dipenuhi sesuai persyaratan jabatan dan pelatihan pilihan berdasarkan kebutuhan pegawai maupun tugas yang dijalankan.
Saat ini, BKPSDM menghimpun data kebutuhan pelatihan untuk menentukan jenis kompetensi yang perlu dikembangkan serta jumlah ASN yang membutuhkannya. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar perencanaan program pelatihan agar lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Salah satu bidang yang menjadi perhatian ialah pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa. Melalui pendataan, BKPSDM dapat mengetahui kebutuhan peserta sekaligus merencanakan pelatihan secara lebih terarah.
“Setelah data kebutuhan kompetensi terkumpul, kami akan melakukan segmentasi, termasuk melihat berapa ASN yang membutuhkan diklat pengadaan barang dan jasa,” jelas Benny.
Pelatihan Dapat Dibiayai Secara Mandiri
Dalam pelaksanaannya, pengembangan kompetensi ASN dapat dilakukan secara mandiri oleh pegawai maupun melalui fasilitas yang disediakan pemerintah daerah. Skema pembiayaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam memenuhi kebutuhan pelatihan.
BKPSDM berharap digitalisasi administrasi berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi ASN. Dengan begitu, kemudahan layanan kepegawaian dapat diikuti peningkatan kapasitas pegawai sesuai kebutuhan pekerjaan dan pelayanan publik.
Tantangan berikutnya ialah memastikan SIMANTRA mudah digunakan dan dapat dimanfaatkan secara efektif oleh ASN di seluruh wilayah Sumenep, termasuk kepulauan. Keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, tetapi juga oleh kemampuannya menghadirkan layanan yang mudah dijangkau dan merata. (rd)
Tidak ada Respon