Sumenep, Porosbaru.com : Anggota DPRD Sumenep Fraksi PDI-P, Darul Hasyim Fath mengirim surat kepada Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hasyim Djojohadikusumo, Jumat (20/11/2026).
Surat tersebut berisi permintaan perhatian pemerintah pusat terkait kondisi kerusakan hutan mangrove dan burung Kakatua Abbotti di Pulau Masakambing, Masalembu, Sumenep.
Menurut Darul, perhatian pemerintah pusat diperlukan guna menumbuhkan semangat masyarakat di tengah segala keterbatasan yang dialami masyarakat setempat.

“Kepedulian dan perhatian Bapak sangat berarti bagi kami. Bagi masyarakat pulau terpencil seperti kami, perhatian dari pusat adalah tanda bahwa kami tidak dilupakan,” tulis Darul dalam suratnya dikutip Kompas.com, Rabu (11/20/2026).
Darul menyebut, kelestarian keanekaragaman hayati semestinya tidak hanya sekedar titipan leluhur, tetapi juga warisan bagi generasi mendatang.
Bahkan ia menuturkan, masyarakat bugis Masalembu sendiri memiliki pepatah ‘Mali Siparappe, Rebba Sipatokkong’ yang berarti hanyut bersama tenggelam pun bersama.
Falsafah ini menurut Darul gambaran nyata hubungan masyarakat bugis dengan lingkungan sekitar.
“Bagi kami, menjaga alam adalah amanah. Bumi ini tak sekedar warisan dari nenek moyang, melainkan titipan lestari untuk generasi,” terangnya.
Namun, kerusakan hutan mangrove di Masakambing kian mengkhawatirkan dan mengancam kehidupan warga, terutama nelayan. Menurutnya mangrove menjadi benteng alami dari abrasi sekaligus fungsi ekologis.
Begitu pula dengan habitat burung Kakatua Abbotti yang kian mengalami kerusakan. Burung dengan nama latin Cacatua Sulphurea Abbotti ini merupakan hewan endemik dan hanya hidup di Pulau Masakambing, Masalembu, Sumenep.
Dengan perhatian pemerintah pusat, Darul memastikan pelestarian hayati di Pulau Masakambing sejalan dengan komitmen Indonesia dengan target Net Zero Emission 2026, bahkan berpotensi lebih cepat.
“Hal ini sejalan dengan pesan Presiden Prabowo di PBB, ‘Kami berkomitmen memenuhi Perjanjian Paris 2015. Kami targetkan emisi nol bersih pada 2060, dan kami yakin bisa lebih cepat,” tegasnya.

Selain menggambarkan ancaman menanti keanekaragaman hayati di Pulau Masalembu, putra daerah setempat itu turut menyampaikan keterbatasan infrastruktur dasar yang dihadapi warga setempat.
Dalam surat kepada Hasyim Djojohadikusumo itu, Darul menuturkan, warga Masalembu harus bergantung pada generator dessel dan panel surya kecil untuk memastikan aktivitas setiap hari berjalan normal.
Ia juga menyinggung, masyarakat Masalembuh membutuhkan perjalanan 12 jam untuk sampai di daratan Sumenep melalui Pelabuhan Kalianget dengan jarak ditempuh sekitar 115 mill laut.
Lebih lanjut, keterbatasan kapal pun kian menjadi momok bagi warga di kala cuaca tidak bersahabat. Akibatnya, masyarakat setempat memiliki tantangan lebih besar dibandingkan warga yang menetap di wilayah daratan.
Ia berharap dengan segala keterbatasan yang dialami warga setempat, pemerintah pusat melalui Hasyim Djojohadikusumo dapat memberikan perhatian dan dukungan bagi permasalahan tersebut.
“Perhatian itu menumbuhkan kembali semangat warga untuk menjaga, dan memberi harapan bahwa usaha kecil dari pulau yang jauh ini pun turut berarti bagi komitmen besar Indonesia untuk iklim dunia,” harapnya.
Darul menegaskan, masyarakat Masalembu, khususnya Pulau Masakambing berkomitmen menjaga kelestarian hutan mangrove dan burung endemik Kakatua Masakambing.

Kendati demikian, tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di pundak warga. Perhatian pemerintah pusat juga diperlukan guna menjaga kelestarian hayati dan percepatan pembangunan di daerah terluar Sumenep itu.
“Kami akan terus menjaga mangrove dan Kakatua Masakambing, seperti kami menjaga rumah kami sendiri. Selama laut masih berombak dan angin masih bertiup, sepanjang itu pula kami menitipkan harapan pada janji republik tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Darul. (dty/rd)









Tidak ada Respon