Palembang, Porosbaru.com : Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mendapat kesempatan menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi (KI) yang digelar di Palembang, Rabu (18/11/2026). Kehadiran orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan Komisi Informasi se-Indonesia terhadap komitmen Pemkab Sumenep dalam mendorong keterbukaan informasi publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam forum nasional tersebut, Achmad Fauzi memaparkan berbagai pandangan mengenai pentingnya keberadaan Komisi Informasi di tingkat daerah. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah dalam menjalankan regulasi, melainkan bagian penting dari upaya membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Kabupaten Sumenep sendiri menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah memiliki Komisi Informasi. Sementara itu, 37 kabupaten/kota lainnya di provinsi tersebut belum membentuk lembaga serupa.
Kondisi ini menjadi perhatian tersendiri karena keberadaan Komisi Informasi di daerah dinilai memiliki posisi strategis dalam memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dapat terpenuhi.

Selain itu, lembaga tersebut juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan badan publik.
Dalam pemaparannya, Achmad Fauzi menegaskan bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus memiliki komitmen kuat untuk membuka akses informasi seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Hari ini saya sampaikan bahwa keberadaan KI itu sangat penting di daerah, apalagi ketika masyarakat membutuhkan akses informasi,” kata Achmad Fauzi dalam keterangannya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, Komisi Informasi memiliki peran penting sebagai lembaga yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan maupun pengaduan ketika menghadapi persoalan dalam memperoleh informasi publik.
Dengan adanya Komisi Informasi, masyarakat memiliki tempat untuk mencari penyelesaian apabila haknya dalam mendapatkan informasi tidak terpenuhi oleh badan publik. “Keberadaan lembaga KI juga menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar senantiasa mengedepankan prinsip transparansi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,” ungkap Bupati.
Menurut Achmad Fauzi, keterbukaan informasi juga menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika informasi dapat diakses secara terbuka, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui, memahami, sekaligus mengawasi berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah.
Sebaliknya, keterbatasan akses informasi dapat memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa informasi publik disampaikan secara jelas, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga menilai bahwa keberadaan Komisi Informasi tidak seharusnya dipandang sebagai lembaga yang hanya menangani sengketa informasi. Lebih dari itu, KI memiliki peran strategis dalam membangun budaya keterbukaan di lingkungan pemerintahan sekaligus meningkatkan kesadaran badan publik terhadap pentingnya memenuhi hak masyarakat atas informasi.
Pengalaman Kabupaten Sumenep dalam membentuk Komisi Informasi di tingkat daerah diharapkan dapat menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lainnya, khususnya di Jawa Timur, untuk memperkuat kelembagaan keterbukaan informasi publik.
Melalui pembentukan lembaga tersebut, pemerintah daerah memiliki mitra strategis dalam mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi sekaligus memastikan mekanisme penyelesaian sengketa informasi dapat berjalan sesuai aturan.
Partisipasi Bupati Sumenep sebagai narasumber dalam Rakornas KI di Palembang juga menjadi momentum untuk berbagi pengalaman mengenai pentingnya dukungan kepala daerah terhadap penguatan keterbukaan informasi publik. Sebab, keberhasilan mewujudkan pemerintahan yang transparan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga membutuhkan komitmen politik dan keseriusan seluruh jajaran pemerintah.
Melalui forum nasional tersebut, Achmad Fauzi berharap kesadaran mengenai pentingnya keberadaan Komisi Informasi di daerah semakin meningkat. Dengan demikian, semakin banyak pemerintah kabupaten dan kota yang terdorong membentuk serta memperkuat lembaga tersebut.

Pada akhirnya, keterbukaan informasi bukan hanya tentang menyediakan data atau memenuhi permintaan informasi masyarakat. Lebih dari itu, keterbukaan merupakan wujud tanggung jawab pemerintah kepada publik sekaligus bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen Kabupaten Sumenep dalam menghadirkan Komisi Informasi di tingkat daerah menjadi salah satu langkah untuk memastikan bahwa hak masyarakat atas informasi publik tidak berhenti sebagai ketentuan dalam regulasi, tetapi benar-benar dapat dirasakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. (Rd)

Tidak ada Respon