Porosbaru.com : Sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran negara kali ini tertuju pada Badan Gizi Nasional (BGN) yang beberapa hari terakhir memunculkan sejumlah kekhawatiran dan pertanyaan.
Apakah belanja negara benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan prioritas, atau justru terjebak pada keputusan yang jauh dari rasa urgensi publik?
Anggaran pembelian sepeda motor listrik dengan nilai mencapai sekitar Rp1,2 triliun tidak hanya mereduksi tujuan efisiensi, tetapi juga menikam rasa keadilan ketika belanja seperti pendidikan dan infrastruktur justru terpinggirkan.
Kegelisahan semakin menguat ketika muncul pernyataan dari Menteri Keuangan, Purbaya, yang mengaku tidak mengetahui penganggaran tersebut. Pernyataan ini sontak mengejutkan. Bagaimana mungkin program triliunan rupiah tidak sepenuhnya terpantau oleh otoritas fiskal tertinggi?
Kegelisahan belum mereda, muncul pula anggaran pengadaan kaus kaki sebesar Rp6,9 miliar. Nilai ini mungkin lebih kecil dibandingkan pengadaan sepeda motor listrik, tetapi dalam situasi kebutuhan dasar yang mendesak, belanja tanpa urgensi jelas berpotensi memperlebar jarak antara kebijakan dan realitas publik.
Besarnya anggaran tanpa kejelasan informasi adalah kombinasi berbahaya bagi kepercayaan publik. Anggaran triliunan untuk sepeda motor listrik dan miliaran untuk kaus kaki harus dijelaskan secara terbuka.
Publik tidak hanya menuntut transparansi, tetapi juga akuntabilitas nyata. Audit menyeluruh, independen, dan transparan menjadi langkah yang tidak bisa ditawar untuk memastikan setiap rupiah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Jika ditarik ke daerah seperti Sumenep, persoalan dasar seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur jalan dan transportasi laut sangat relevan dengan kekhawatiran yang masih menjadi pekerjaan rumah.
Kebijakan anggaran di tingkat pusat seharusnya sensitif terhadap kebutuhan daerah. Ketika anggaran besar dialokasikan untuk program yang tidak jelas urgensinya, publik di daerah tentu akan merasa kesenjangan antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah pun kian terasa nyata.
Lebih dari itu, pemerintah perlu membuka seluruh proses perencanaan secara jujur dan rinci agar tidak ada ruang bagi spekulasi dan kecurigaan. Tanpa keterbukaan, setiap kebijakan berisiko kehilangan legitimasi di mata publik, terutama bagi masyarakat daerah.
Namun, di tengah keterbatasan tersebut, pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada pusat. Pemda harus bekerja lebih keras, kreatif, dan inovatif dalam mengelola potensi daerah. Jika kita mengaca pada realisasi APBD Sumenep, anggaran tersedia masih jauh dari kebutuhan.
Pada akhirnya, polemik ini harus menjadi momentum refleksi. Pengelolaan anggaran negara tidak cukup berjalan secara administratif, tetapi harus menjawab rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat. Tanpa itu, kepercayaan publik akan terus tergerus, baik pada pemerintah pusat maupun daerah.
*Ferdi Faihong menekuni hidupnya menjadi aktivis Gerakan Advokasi dan Pengawalan Aktivis Daerah (Gapada) Sumenep. Saat ini ia menambah ilmu di Universitas Bahauddin Mudhary Madura (UNIBA).
Komentar