Sumenep, Porosbaru.com : Tak hanya ke Kantor DPRD Sumenep, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesiaa (PMII) Universitas Bahauddin Mudhary (UNIBA) Madura juga mengagendakan untuk melakukan aksi demontrasi ke sejumlah Kantor Partai Politik (Parpol). Aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian keseriusannya untuk menolak wacana Pilkada tak langsung, alias melalui DPRD.
Demo di Kantor DPRD Sumenep pada Minggu (11/01/2026), malam, merupakan aksi perdana yang dilakukan aktivis PMII Uniba dalam menyuarakan aspirasinya, menolak Pilkada tak langsung. PMII menilai wacana pengalihan mekanisme Pilkada ke sistem tidak lansung menggeser demokrasi dari ruang partisipasi ke mekanisme elit yang tertutup.
“Ini cacat logika. Kita memilih wakil rakyat tapi wakil rakyat (DPRD) memilihkan kami wakil, dimana keterlibatan rakyat di situ,” ujar Korlap Aksi, M. Wakil, dalam orasinya, di depan Gedung DPRD.
Sementara itu, mereka memoertanyakan kedudukan instrumen konstitusional dalam menjamin keterlibatan lansung rakyat dalam menentukan pemimpin daerah.
“Konstitusi kita mengamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 1945 bahkan menjamin keterlibatan rakyat, lalu rakyat mau dikemanakan,” tambah Akil.
Bahkan, mereka juga menyinggung sejarah perjuangan dunia yang menurut mereka DPRD membuat trobosan kembali ke masa lampau.
“Revolusi Prancis, reformasi Inggis, Revolusi Amerika dan juga 1998 tidak lain dan tidak bukan memperjuangkan hak memilih, namun DPR saat ini kembali mundur,” ungkap salah satu masa aksi.
Selain itu, menurut mereka efesiensi tidak lantas dijadikan alasan kemunduran dalam mereduksi hak rakyat.
“Solusinya perbaiki Bawaslu nya jika banyak money politik, atau partai politiknya jika banyak pertentangan di bawah, bukan selalu rakyat jadi korbannya,” tukas Akil.
Ada lima tuntutan yang diusung PMII Uniba Madura terkait wacana Pilkada tidak langsung.
1. Menolak penerapan Pilkada Tidak Lansung melalui DPRD karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi lokal.
2. Mendesak DPRD Sumenep untuk merekomendasikan kepada DPR Ri dan Pemerintah untuk mempertahankan mekanisme Pilkada Lansung serta memperkuat regulasi guna meningkatkan kualitas demokrasi lokal.
3. Menuntut proses perumusan kebijakn kepemilkan yang transparan dan inklusif dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi serta organisasi kepemudaan.
4. Mendorong penguatan pendidikan politik, pengawasan pemilu, dan penegakan hukum sebagai solusi utama atas persoalan Pilkada, bukan melalui pembatasan hak politik warga negara.
5. Jika tuntutan di atas tidak diindahkan, maka kami akan kembali dengan masa yang lebih banyak.
“Esok hari (12/01) dan tanpa batas yang ditentukan Mahasiswa beserta masyarakat akan menggelar aksi ke kantor setiap partai pengusung,” tegas Akil. (Aditya/Rd)
Komentar