Datangi Kantor PKB dan Golkar, AMS Desak Komitmen Pilkada Lansung

Sumenep, Porosbaru.com : Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) Menggelar aksi Demonstrasi di Kantor Partai Politik (Parpol) Golongan Karya (Golkar) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep, Senin, (12/01/2026).

Aksi berlangsung sejak pukul 10.10 hingga 13.29 guna menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak lansung melalui DPRD. Sekitar 30 masa aksi menyampaikan penolakannya dengan berorasi bergantian di dua Kantor Parpol tersebut.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, M. Wakil menilai, Pilkada tidak lansung telah memindahkan kedaulatan rakyat ketangan elite Parpol sehingga mencidrai demokrasi.

“Pemilu tidak lansung adalah bentuk perampasan hak politik rakyat dan menentukan pemimpin yang ideal,” jelas Akil dalam orasinya di Gedung Golkar.

Selain berorasi, AMS juga menantang perwakilan kedua Parpol untuk menandatangani komitmen bersama menolak wacana tersebut.

Namun, plt Ketua, Eko Wahyudi yang menemui masa aksi enggan bertandatangan.

Meski begitu, H. Ali Mufti, Ketua DPD maluin sambungan video call menerima tuntutan dan bersedia menyampaikan ke DPP Pusat.

“Kami menerima semua tuntutan dan akan menyampaikan kepada DPP Pusat,” ungkapnya saat berdialog melalui sambungan Whatsapp.

Sementara itu, PKB melalui K. H. Ersyad menyanggupi untuk bertandatangan. Bahkan, PKB mendukung aspirasi AMS tersebut.

Pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Sumenep. (Foto : Porosbaru.com/Aditya)

Diketahui, AMS dalam aksi tersebut mengajukan tiga tuntutan, diantaranya :

1. Aliansi Mahasiswa Sumenep menolak Pemilihan Kepala Daerah tidak lansung.
2. Aliansi Mahasiswa Sumenep merekomendasikan Ketua DPD (PKB/Golkar) untuk merekomendasikan penolakan Pilkada tidak lansung kepada DPP.
3. Mendorong penguatan pendidikan politik, pengawasan pemilu, dan penegakan hukum sebagai solusi utama atas persolan Pilkada, bukan melalui pembatasan hak politik warga negara.

Dalam pernyataan sikapnya, AMS menegaskan akan mengawal tuntas wacana ini hingga kedaulatan rakyat ada ditangan rakyat.

“Rakyat harus diberi tuang seluas-luasnya untuk menentukan pilihannya. Demokrasi tidak boleh mundur, kedaulatan rakyat segala-galanya, tutup Akil.(Aditya/Rd)

Komentar