Sumenep, Porosbaru.com : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesiaa (PMII) Universitas Bahauddin Mudhary (UNIBA) Madura menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep pada Minggu (11/01/2026), malam. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap wacana Pilkada tak lansung, alias melalui DPRD.
PMII menilai wacana pengalihan mekanisme Pilkada ke sistem tidak lansung menggeser demokrasi dari ruang partisipasi ke mekanisme elit yang tertutup.
“ini cacat logika. Kita memilih wakil rakyat tapi wakil rakyat (DPRD) memilihkan kami wakil, dimana keterlibatan rakyat di situ,” ujar Korlap Aksi, M. Wakil, dalam orasinya.
Sementara itu, mereka mempertanyakan kedudukan instrumen konstitusional dalam menjamin keterlibatan lansung rakyat dalam menentukan pemimpin daerah.
“Konstitusi kita mengamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 1945 bahkan menjamin keterlibatan rakyat, lalu rakyat mau dikemanakan,” tambah Akil.
Bahkan, mereka juga menyinggung sejarah perjuangan dunia yang menurut mereka DPRD membuat trobosan kembali ke masa lampau. “Revolusi Prancis, reformasi Inggis, Revolusi Amerika dan juga 1998 tidak lain dan tidak bukan memperjuangkan hak memilih, namun DPR saat ini kembali mundur,” ungkap salah satu masa aksi.
Selain itu, menurut mereka efesiensi tidak lantas dijadikan alasan kemunduran dalam mereduksi hak rakyat.
“Solusinya, perbaiki Bawaslu nya jika banyak money politik, atau partai politiknya jika banyak pertentangan di bawah, bukan selalu rakyat jadi korbannya,” tukas Akil.
Pantauan lapangan, demonstrasi digelar sejak pukul 20.00 hingga 21.40 berjalan tertib dengan penjagaan aparat keamaan. Setelah membacakan lima tuntutan masa aksi pulang dengan tertib melalui pengamanan aparat.
Lima tuntutan PMII Uniba yaitu :
1. Menolak penerapan Pilkada Tidak Lansung melalui DPRD karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi lokal.
2. Mendesak DPRD Sumenep untuk merekomendasikan kepada DPR Ri dan Pemerintah untuk mempertahankan mekanisme Pilkada Lansung serta memperkuat regulasi guna meningkatkan kualitas demokrasi lokal.
3. Menuntut proses perumusan kebijakn kepemilkan yang transparan dan inklusif dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi serta organisasi kepemudaan.
4. Mendorong penguatan pendidikan politik, pengawasan pemilu, dan penegakan hukum sebagai solusi utama atas persoalan Pilkada, bukan melalui pembatasan hak politik warga negara.
5. Jika tuntutan di atas tidak diindahkan, maka kami akan kembali dengan masa yang lebihpengusung
Demonstrasi yang digelar PMII UNIBA merupakan aksi perdana di Kabupaten Sumenep. Korlap aksi menyebut bahwa esok hari (12/01) dan tanpa batas yang ditentukan Mahasiswa beserta masyarakat akan menggelar aksi ke Kantor setiap partai pengusung. (Aditya/Rd)
Komentar