Sumenep, Porosbaru.com : Keseriusan DPRD Sumenep, Jawa Timur untuk menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Keris patut dipertanyakan. Hingga saat ini, pembahasan Raperda di daerah berjuluk Kota Keris itu belum rampung.
Padahal, inisiatif untuk memberikan payung hukum terkait Keris untuk memastikan kelestarian ikon Sumenep itu dimulai sejak 2023. Bahkan, Legislatif dan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Parawisata (Disbudpirapar) Sumenep malah saling lempar pendapat dan tanggung jawab.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Keris, Mulyadi menyebut proses legislasi tidak berjalan lantaran belum difasilitasi Disbudporapar bertemu dengan pengrajin untuk menyerap aspirasi dan mengukur dampak Naskah Akademik (NA) yang dibuat Universitas Brawijaya (UB).
”Pertemuan dengan pembuat NA memang sudah dilakukan, naskahnya cukup bagus. Tapi, kami perlu bertemu langsung dengan para perajin, kami ingin berdiskusi dengan mereka. Paling tidak, dengan perwakilan para perajin,” jelas Ketua Fraksi Demokrat ini, Kamis (08/01/2026).
Terpisah, Kadisbudporapar, Mohammad Iksan mengaku telah menggelar Forum Discussion Grup (FGD) sebanyak dua kali dengan melibatkan para Pengrajin keris sebagai bagian dari penyusunan Raperda Perlindungan Keris.
Menurutnya, hasil FGD tersebut sudah memuat serap aspirasi dengan pengrajin keris. ”Tapi, kalau Pansus mau ketemu dengan para perajin, ya dipersilakan, tambahnya.
Sementara itu, Mpu Keris pSumenep, Ika Arista mengaku tidak pernah terlibat dalam FGD Pembahasan Raperda Perlindungan keris. Ketua Paguyuban Pelar Agung itu juga bingung harus menanggapi substansi Raperda yang hingga kini belum menunjukan kejelasan arah.
“Terkait FGD, saya juga tidak pernah diundang untuk dimintai pendapat, jadi tidak tau juga harus berkomentar seperti apa,” ungkapnya kepada porosbaru.com, Minggu (10/01).
Ketidakterlibatan mpu perempuan yang tersohor namanya ini memunculkan pertnyaan tentang inklusivasi penyusunan Raperda keris.
Di tengah penyematan Sumenep sebagai pengrajin keris terbanyak oleh UNESCO, mpu permpuan seperti Ika justru berada di luar ruangan pembahasan regulasi yang digadang-gadang melindungi warisan dan pelaku budaya keris Sumenep. (Aditya/Rd)
Komentar