Sumenep, Porosbaru.com : Anggota Banggar DPRD Kabupaten Sumenep, Akhmadi Yazid, menilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sumenep 2027 belum menunjukan program prioritas pembangunan.
Penilaian tersebut disampaikan Yazid usai mengkaji kembali dokumen KUA-PPAS 2027 yang diajukan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat, Kamis (16/07) lalu.
Menurutnya, dokumen yang diajukan Pemkab Sumenep masih didominasi program rutin dan belum memuat program strategis yang mampu menjadi identitas pembangunan daerah.
“Dari dokumen yang kami terima di Banggar, saya belum melihat adanya program yang benar-benar bersifat mercusuar. Program-program yang direncanakan masih terlihat biasa saja, belum ada sesuatu yang bisa menjadi trade mark pembangunan Kabupaten Sumenep pada 2027,” ujarnya kepada porosbaru, Minggu (19/07).
Yazid berpendapat, APBD Sumenep 2027 seharusnya menjadi instrumen untuk mendorong perubahan, bukan sekadar membiayai rutinitas pemerintahan dari tahun ke tahun.
Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu berani menghadirkan program yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan dan mampu dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kalau setiap tahun isinya hanya program rutin, maka sulit berharap ada percepatan pembangunan. Harus ada keberanian menghadirkan sesuatu yang berbeda, baik pembangunan fisik maupun program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang betul-betul dirasakan manfaatnya,” tegasnya.
Selain minimnya program unggulan, Yazid juga menyoroti struktur APBD Sumenep 2027 yang direncanakan mencapai sekitar Rp1,97 triliun.
Ia menyebut, komposisi anggaran masih didominasi belanja pegawai sehingga ruang fiskal untuk belanja modal yang berorientasi pada pembangunan dan pelayanan publik menjadi relatif terbatas.
“Kondisi seperti ini membuat ruang untuk menghadirkan pembangunan yang progresif menjadi semakin sempit. Belanja pegawai masih mendominasi, sedangkan belanja modal yang langsung menyentuh pembangunan dan pelayanan publik porsinya masih belum memadai,” papar Yazid.
Ia memastikan Banggar DPRD Sumenep akan memberikan sejumlah catatan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selama proses pembahasan KUA-PPAS berlangsung.
Langkah tersebut dinilai penting guna Pemkab Sumenep dapat memperbaiki arah kebijakan anggaran agar APBD Sumenep 2027 tidak hanya mengulang pola penganggaran tahun-tahun sebelumnya.
“Sumenep membutuhkan cara berpikir yang lebih out of the box. APBD jangan hanya menjadi dokumen rutin tahunan, tetapi harus mampu melahirkan perubahan, meningkatkan daya saing daerah, dan memberikan optimisme baru bagi masyarakat,” tandasnya.
Kendati demikian, hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari pihak eksekutif mengenai penilaian anggota legislatif fraksi PKB Sumenep itu.
Porosbaru akan mencoba menghubungi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumenep demi keberimbangan berita.(Red/Aditya).
Porosbaru.com berkomitmen menghadirkan berita yang aktual, berimbang, dan terpercaya. Dukung jurnalisme berkualitas dengan Pasang iklan Anda di Porosbaru sekarang .
Komentar