Sumenep, Porosbaru.com : Enam fraksi DPRD Sumenep menyoroti sejumlah pos anggaran dalam Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 saat Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, Rabu (19/8) siang.
Meski mayoritas fraksi mengapresiasi penyampaian Nota Keuangan oleh Pemkab Sumenep pada Selasa (18/8), lonjakan Belanja Tidak Terduga (BTT) menjadi perhatian utama dalam pandangan fraksi.
Sekretaris Fraksi PKB Sumenep, M. Mirza Khomaini Hamid, menyebut BTT semula dianggarkan Rp5 miliar, kemudian bertambah Rp26,27 miliar atau 525,50 persen menjadi Rp31,27 miliar.
Menurutnya, kenaikan tersebut perlu dijelaskan karena BTT diperuntukkan bagi kebutuhan darurat, mendesak, atau tidak dapat diprediksi sebelumnya.
“Kenaikan lebih dari lima kali lipat tentu menimbulkan pertanyaan publik yang membutuhkan penjelasan tegas terkait apa, bagaimana, dan mengapa bisa terjadi,” kata Mirza.
Sorotan serupa disampaikan Fraksi PAN, Nasdem, PPP, dan Gerindra-PKS. Mereka meminta Pemkab Sumenep menjelaskan dasar kenaikan BTT agar penggunaannya tetap transparan, terukur, dan akuntabel.
Fraksi PAN bahkan menilai alokasi BTT sekitar Rp10-12 miliar lebih proporsional dengan kondisi kebencanaan Sumenep.
“Kenaikan yang sangat signifikan ini sudah sepatutnya mendapat penjelasan yang transparan dan akuntabel, terutama menyangkut penggunaan dan alokasi secara rinci,” tegas juru bicara Fraksi PAN, Hairul Anwar.
PAN juga mendorong pemerintah memperkuat mitigasi dan adaptasi lingkungan melalui penghijauan serta rehabilitasi kawasan hutan.
“Investasi pada program konservasi dan rehabilitasi lingkungan akan jauh lebih efektif, efisien dan berkelanjutan dibandingkan pola penganggaran belanja tidak terduga,” imbuhnya.
Pendapatan Daerah Turun
Selain BTT, mayoritas fraksi menyoroti struktur pendapatan daerah. Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah turun dari sekitar Rp2,471 triliun menjadi Rp2,296 triliun, atau berkurang sekitar 7,09 persen.
Penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya pendapatan transfer pemerintah pusat. Di sisi lain, target PAD justru naik Rp40,77 miliar atau 12,20 persen, dari Rp334,30 miliar menjadi Rp375,08 miliar.
PKB meminta pemerintah menjelaskan sumber tambahan PAD tersebut, termasuk sektor penyumbang terbesar serta memastikan target tersebut realistis dicapai hingga akhir tahun anggaran.
“Jangan sampai APBD kita terlihat sehat karena pendapatannya tinggi, tetapi di akhir tahun justru menghadapi persoalan realisasi,” ujar Mirza.
Fraksi Demokrat dan Nasdem juga mengingatkan agar peningkatan PAD tidak ditempuh melalui kebijakan yang membebani masyarakat kecil.
Sementara PPP dan Gerindra-PKS mendorong pemerintah memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi aset daerah, BUMD, serta penggalian sumber pendapatan baru.
“Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengandalkan sektor pajak dan retribusi, tetapi juga mendorong BUMD serta pemanfaatan aset daerah lebih produktif,” tegas juru bicara Fraksi Gerindra-PKS, Wiwid Harjo Yudianto.
Belanja Operasional dan Modal
Pada sisi belanja, total belanja daerah turun sekitar Rp42,35 miliar atau 1,59 persen, dari Rp2,655 triliun menjadi Rp2,613 triliun.
Namun, Fraksi PKB mempertanyakan belanja operasional yang justru meningkat Rp38,60 miliar atau 1,97 persen, dari sekitar Rp1,960 triliun menjadi hampir Rp1,999 triliun.
PKB meminta kenaikan tersebut dirinci dan dipastikan berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik.
“Kami tidak ingin APBD kita terlalu sibuk membiayai dirinya sendiri. Pemerintah harus mampu membedakan antara belanja yang memang wajib dan belanja yang sekadar terbiasa dilakukan,” kritik Mirza.
Sementara itu, belanja modal meningkat Rp46,18 miliar atau 32,37 persen, dari Rp142,69 miliar menjadi Rp188,88 miliar.
Fraksi Demokrat dan Nasdem meminta tambahan anggaran tersebut diprioritaskan untuk pembangunan jalan, jembatan, pendidikan, dan layanan kesehatan, terutama di wilayah kepulauan.
“Peningkatan belanja modal sebesar Rp46,18 miliar wajib diprioritaskan untuk percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta jembatan yang rusak berat, terutama akses menuju kawasan pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah kepulauan,” pinta Afrian Muklas, juru bicara Fraksi Demokrat.
Berbeda dengan fraksi lainnya, PDI Perjuangan menilai kenaikan target PAD menjadi Rp375,08 miliar menunjukkan perkembangan positif perekonomian daerah.
Meski demikian, PDIP berharap penurunan belanja tidak menggeser arah pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kami berharap dengan terjadinya pengurangan di perubahan anggaran tahun 2026 tidak merubah arah dan visi kerakyatan yang menjadi tujuan kita bersama,” ungkap juru bicara PDI Perjuangan, Wahyudi.
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim, mengatakan pengawasan dan kritik fraksi merupakan bagian penting dalam pembahasan perubahan APBD.
Ia menyebut seluruh catatan fraksi akan dibahas bersama dalam tahapan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.
“Tentunya pengawasan dan kritikan itu juga penting. Kalau memang itu tidak benar, mari kita bicarakan bersama pada waktu pembahasan,” kata Imam usai rapat.
Terkait lonjakan BTT, Imam mengatakan dasar dan penggunaannya juga akan dibahas dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.
“Termasuk juga belanja tidak terduga. Kalau itu tidak benar, mari kita bicarakan pada waktu pembahasan. Kita sesuaikan dengan apa yang memang menjadi pemikiran dari pembahasan,” imbuhnya.
Sementara terkait kenaikan PAD, Imam memastikan target tersebut disusun berdasarkan potensi penerimaan daerah. Pemerintah, kata dia, akan terus mencari inovasi untuk meningkatkan PAD.
“Peningkatan PAD itu sebenarnya sudah jelas. Ini bukan cuma sekadar retorika atau isapan jempol. Kita akan tetap berinovasi supaya terus meningkatkan PAD,” pungkasnya. (Aditya/Red)
Porosbaru.com berkomitmen menghadirkan berita yang aktual, berimbang, dan terpercaya. Dukung jurnalisme berkualitas dengan Pasang iklan Anda di Porosbaru sekarang .
Komentar