Porosbaru.com : Kabupaten Sumenep sering dipuji sebagai daerah yang memiliki potensi maritim besar dengan puluhan pulau berpenghuni yang tersebar di wilayah kepulauannya.
Namun di balik narasi pembangunan tersebut, masih terdapat persoalan mendasar yang menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan, khususnya dalam sektor kelistrikan.
Secara umum, wilayah daratan Sumenep menikmati akses listrik yang relatif lebih stabil karena terhubung dengan sistem jaringan utama yang lebih mudah dibangun dan dipelihara.
Sebaliknya, masyarakat di pulau-pulau seperti Pulau Tonduk, Sapeken, dan sejumlah pulau kecil lainnya masih menghadapi keterbatasan pasokan listrik, baik dari sisi durasi layanan maupun kualitas tegangan listrik yang diterima.
Ketimpangan ini menunjukkan bahwa paradigma pembangunan yang diterapkan masih cenderung berorientasi daratan (mainland-oriented development).
Infrastruktur di wilayah yang secara geografis mudah dijangkau mendapatkan prioritas lebih tinggi dibandingkan wilayah kepulauan yang justru menjadi ciri khas utama Kabupaten Sumenep.
Akibatnya, warga kepulauan menanggung biaya sosial dan ekonomi yang lebih besar untuk memperoleh layanan dasar yang seharusnya menjadi hak seluruh warga negara.
Dari perspektif keadilan pembangunan, kondisi tersebut patut dikritisi. Pendekatan pembangunan yang hanya mempertimbangkan efisiensi ekonomi sering kali mengabaikan prinsip pemerataan.
Memang biaya pembangunan dan distribusi listrik di wilayah kepulauan lebih mahal dibandingkan di daratan.
Namun apabila negara dan pemerintah daerah hanya berpatokan pada logika biaya, maka masyarakat kepulauan akan terus berada dalam posisi yang kurang diuntungkan.
Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, mahalnya biaya pelayanan publik di pulau-pulau kecil seharusnya dipandang sebagai konsekuensi yang harus ditanggung untuk mewujudkan keadilan wilayah.
Keterbatasan listrik juga berdampak berantai terhadap sektor lain. Aktivitas ekonomi nelayan, usaha mikro, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan teknologi informasi menjadi kurang optimal.
Ketika listrik tidak tersedia secara memadai, masyarakat kepulauan kehilangan peluang untuk meningkatkan produktivitas dan daya saingnya.
Dengan kata lain, ketimpangan kelistrikan bukan sekadar masalah energi, melainkan juga masalah pembangunan manusia.
Pemerintah daerah dan penyedia layanan listrik perlu didorong untuk mengembangkan strategi yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan.
Pemanfaatan energi terbarukan berbasis surya, angin, atau sistem hibrida dapat menjadi alternatif yang lebih realistis dibandingkan terus bergantung pada model distribusi listrik konvensional dari daratan.
Selain itu, perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat kepulauan agar kebutuhan mereka tidak sekadar menjadi angka statistik dalam dokumen perencanaan.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan Kabupaten Sumenep tidak dapat diukur hanya dari kemajuan wilayah daratan.
Selama masyarakat di pulau-pulau masih menghadapi keterbatasan akses listrik yang signifikan, klaim keberhasilan pembangunan akan selalu menyisakan pertanyaan tentang siapa yang sesungguhnya menikmati hasil pembangunan tersebut.
Ketimpangan listrik antara daratan dan kepulauan menjadi cermin bahwa agenda pemerataan pembangunan di Sumenep masih belum sepenuhnya terwujud.
*M. Wakil lahir dan besar di Sumenep, Madura. Masa remajanya ia habiskan di lingkungan Pondok Pesantren (PP) Annuqayah Late dan Universitas Bahauddin Mudahry (UNIBA) Madura. Di UNIBA, ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Mahasiswa periode 2023-2024.
Porosbaru.com berkomitmen menghadirkan berita yang aktual, berimbang, dan terpercaya. Dukung jurnalisme berkualitas dengan Pasang iklan Anda di Porosbaru sekarang .
Komentar