Sumenep, Porosbaru.com : BPS Kabupaten Sumenep memastikan masyarakat dapat mengisi pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026 secara mandiri jika kurang nyaman dengan pertanyaan petugas Sensus.
Kepala BPS Kabupaten Sumenep, Handoyo Wijoyo, mengatakan mekanisme tersebut sebenarnya telah diterapkan sejak awal pelaksanaan. Namun, sasarannya hanya berlaku bagi usaha besar.
“Betul Mas. Sebenarnya pengisian mandiri sudah dilakukan sejak awal, tapi sasarannya saat itu hanya untuk usaha-usaha besar,” ujar Handoyo kepada Porosbaru.com, Senin (13/7).
Kendati demikian, menurutnya, pengisian mandiri juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil maupun rumah tangga yang ingin mengisi data sensus secara mandiri.
Handoyo menjelaskan, masyarakat yang memilih mekanisme tersebut akan memperoleh link pengisian sensus melalui email yang telah didaftarkan.
“Namun bisa saja cara itu dilakukan jika usaha-usaha kecil maupun keluarga mau mengisi mandiri. Link sensusnya akan dikirim ke email mereka, selanjutnya mereka dapat mengisi mandiri,” jelasnya.
Tidak Berkaitan dengan Pajak
Sebelumnya, Handoyo turut memastikan Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan pajak. Menurutnya, informasi yang mengaitkan SE dengan pajak merupakan informasi yang tidak benar.
Handoyo menegaskan SE digelar untuk mengetahui perkembangan ekonomi dan keadaan masyarakat Sumenep dalam sepuluh tahun terakhir.
“Kami pastikan SE ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Kami melakukan sensus untuk mendapatkan data akurat terkait keadaan masyarakat di Sumenep,” kata Handoyo saat sambutan dalam Sinergi Pelaksanaan SE 2026 di Pondopo Agung Sumenep, Senin (29/06) pagi.
Data Dijamin Kerahasiannya
Oleh karena itu ia menghimbau kepada masyarakat Kota Keris agar tidak perlu khawatir terhadap data yang disampaikan kepada petugas Sensus.
Ia menyebut, seluruh informasi, termasuk data pribadi maupun kondisi ekonomi responden, dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak dapat diakses oleh pihak lain.
Menurutnya, hasil sensus nantinya akan dipublikasikan dalam bentuk data statistik yang menjadi gambaran kondisi ekonomi masyarakat.
Data tersebut akan digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.
“Nanti setelah dirilis, hasil data umumnya kepada publik dalam bentuk statistik bisa dijadikan acuan untuk melihat struktur ekonomi masyarakat di daerah,” paparnya.
Kendala di Lapangan
Kendati demikian, Handoyo mengakui, salah satu kendala yang dihadapi petugas di lapangan masih jamaknya masyarakat yang mempertanyakan pertanyaan kuesioner sensus karena dinilai cukup rinci.
Padahal, lanjut dia, setiap pertanyaan merupakan indikator penting untuk mengklasifikasikan kondisi ekonomi suatu wilayah secara akurat.
Ketepatan data tersebut akan menentukan kualitas kebijakan pemerintah pada masa mendatang.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menerima petugas dan menjawab seluruh pertanyaan secara apa adanya agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya,” pungkas Handoyo.
Sebegai informasi, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 telah memasuki bulan ke tiga sejak dimulai serentak secara nasional pada 01 Mie, dan dijadwalkan berakhir 31 Agustus 2026 mendatang.
BPS menyelenggarakan pendataan ini secara rutin setiap 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka enam. Pada pelaksanaan di tahun 2026, menjadi penyelenggaraan yang ke lima kalinya sejak tahun 1986.
Cakupan pendataan di tahun 2026 menyasar setidaknya pelaku usaha menengah dan besar, usaha mikro dan kecil, usaha rumah tangga, pelaku ekonomi digital, dan lembaga nirlaba.
Secara nasional terdapat tiga sensus yang diamanatkan dalam Pasal 8 UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, diantaranya : sensus penduduk, sensus pertanian; dan sensus ekonomi. Ketiga digelar sekurang-kuranya 10 tahun dalam satu kali. (Red/Aditya)
Porosbaru.com berkomitmen menghadirkan berita yang aktual, berimbang, dan terpercaya. Dukung jurnalisme berkualitas dengan Pasang iklan Anda di Porosbaru sekarang .
Komentar