Sumenep, Porosbaru.com : Memasuki paruh akhir tahun, realisasi belanja daerah dalam APBD Sumenep tahun anggaran 2026 baru mencapai 59,54 persen.
Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi per 11 September 2026 yang dihimpun Porosbaru.com pada Senin (14/09), pendapatan daerah telah mencapai Rp1,690 triliun atau 74,21 persen dari target Rp2,277 triliun.
Sementara, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp1,490 triliun atau 59,54 persen dari total anggaran Rp2,502 triliun.
Anggota Banggar DPRD Sumenep, Akhmadi Yazid, menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penerimaan daerah dan serapan belanja daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak eksekutif, khususnya pada realisasi pos belanja modal yang baru mencapai Rp54,643 miliar atau 38,30 persen dari target awal yang mencapai Rp142,664 miliar.
“Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp88,02 miliar anggaran belanja modal yang belum terealisasi. Angka tersebut menjadi pertanyaan serius, mengingat belanja modal berkaitan langsung dengan pembangunan aset dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya, Senin (14/09) siang saat dihubungi melalui WhatsApp.
Yazid mengatakan Banggar tidak ingin APBD hanya terlihat baik dari sisi angka pendapatan, sementara program pembangunan yang seharusnya dirasakan masyarakat justru berjalan lambat.
Padahal, belanja modal dalam APBD 2026 didominasi anggaran infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitas dan pelayanan publik.
“Pertanyaannya sederhana, uangnya sudah ada, lalu kenapa belanjanya masih rendah? Apakah persoalannya di perencanaan, pengadaan, kesiapan kegiatan, atau memang ada persoalan lain yang harus dibuka secara terang?” tegasnya.
Sementara itu, Yazid juga menyoroti sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 yang semakin terbatas. Ia menilai dengan sisa anggaran belanja daerah yang mencapai sekitar Rp1,013 triliun, Pemkab Sumenep perlu menyiapkan langkah percepatan yang realistis dan terukur.
Yazid tidak ingin pengerjaan yang dipaksakan menjelang akhir tahun justru mengorbankan kualitas pekerjaan dan mengenyampingkan manfaat anggaran bagi masyarakat.
“Jangan sampai nanti mendekati akhir tahun semua kegiatan dipaksakan untuk dikejar. Kita tidak ingin serapan tinggi, tetapi kualitas pekerjaan justru dikorbankan. APBD itu bukan sekadar angka yang harus habis, melainkan harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” paparnya.
Oleh karena itu, Yazid meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan rincian kegiatan yang belum terealisasi, termasuk progres fisik dan keuangan setiap paket pekerjaan.
Banggar, katanya, ingin percepatan belanja didasarkan pada kondisi riil setiap kegiatan, bukan sekadar janji dan target serapan tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Banggar perlu tahu secara jelas, berapa kegiatan yang sudah kontrak, berapa yang belum berjalan, mana yang mengalami keterlambatan, dan apa langkah konkret pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. Jangan hanya menyampaikan janji percepatan tanpa data dan target yang jelas,” pinta Yazid.
Selain serapan belanja, ia juga menyoroti realisasi PAD yang baru mencapai 72,44 persen atau Rp257,076 miliar dari target Rp354,834 miliar, termasuk komponen retribusi daerah yang baru terserap mencapai 68,18 persen, dengan realisasi Rp162,529 miliar dari target awal Rp238,372 miliar.
Menurutnya, kinerja pendapatan harus dievaluasi secara menyeluruh, terutama terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD.
“Kalau kita ingin Sumenep memiliki kemandirian fiskal, maka PAD harus diperkuat. Retribusi daerah yang masih 68,18 persen harus dibedah. Kita perlu tahu apa penyebabnya, apakah targetnya terlalu tinggi, pemungutannya belum maksimal, atau ada potensi pendapatan yang belum tergali,” jelasnya.
Yazid menyatakan evaluasi terhadap pendapatan dan belanja harus dilakukan secara bersamaan agar APBD tidak hanya terlihat baik dari sisi pemasukan, tetapi juga mampu menghasilkan pembangunan dan pelayanan publik yang nyata.
Ia turut menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan APBD agar berjalan efektif, efisien, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami ingin APBD Sumenep benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar besarnya anggaran, tetapi di lapangan pembangunan masih lambat. Pemerintah harus menjawab ini dengan data, bukan sekadar retorika,” tutupnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kepala BKAD Sumenep, Ir. Didik Wahyudi, M.Si., telah dilakukan sejak Kamis (27/08) hingga Senin (14/09).
Konfirmasi tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan pemerintah daerah terkait realisasi APBD 2026, khususnya rendahnya realisasi belanja modal. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan.
Porosbaru.com juga menghubungi Kabid Anggaran BKAD Sumenep, Fardiansyah, S.Kom. Ia menjelaskan bahwa bidangnya menangani penganggaran, sedangkan realisasi anggaran ditangani bidang lain di lingkungan BKAD.
“Kami hanya menangani penganggaran saja. Kalau realisasi anggaran ada Kabid lain di BKAD yang menangani. Khawatir kami salah memberikan informasi. Atau bisa ke Pak Kaban BKAD agar nanti beliau yang memberikan informasi lanjutan. Saya izin beliau dulu ya Mas, karena sekarang posisi sedang tugas,” tuturnya, Kamis (27/08).
Porosbaru.com kembali menghubungi Kepala BKAD Sumenep melalui WhatsApp pada Jumat (28/08) dan Senin (14/09) untuk meminta keterangan. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari yang bersangkutan. (Aditya/Red).
Tidak ada Respon