Sumenep, Porosbaru.com : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali melakukan penyegaran besar-besaran di lingkungan birokrasi. Sebanyak sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) resmi dimutasi dan dilantik dalam sebuah prosesi di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Rabu (14/1/2026).
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. dan berlangsung dengan khidmat.
Perombakan ini menyasar sejumlah sektor strategis pelayanan publik, di antaranya pendapatan daerah, pendidikan, pembangunan desa, sosial, lingkungan hidup, hingga bidang investasi dan ketenagakerjaan. Bidang-bidang tersebut dinilai menjadi tulang punggung kinerja pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Fauzi menegaskan bahwa mutasi pejabat bukanlah sekadar rotasi rutin atau agenda seremonial. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat kinerja birokrasi agar lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Mutasi ini bukan formalitas atau seremonial belaka. Ini adalah upaya memastikan roda pemerintahan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai tantangan pembangunan di tahun 2026 menuntut kepemimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang adaptif, profesional, serta berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, penempatan pejabat dilakukan melalui evaluasi menyeluruh yang berbasis kinerja dan kompetensi
“Saya ingin pejabat yang dilantik hari ini langsung bekerja, bukan berlama-lama beradaptasi,” ujarnya.
Adapun sembilan pejabat yang dilantik masing-masing Ferdiansyah sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Agus Dwi Saputra sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Moh. Iksan sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Anwar Syahroni sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Rahman Riadi sebagai Kepala Dinas Sosial P2A, Heru Santoso sebagai Kepala DPMPTSP, Mustangin sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Faruk Hanafi sebagai Kepala Disbudporapar, serta Beni Irawan sebagai Kepala BKPSDM.
Bupati Fauzi menegaskan, bahwa jabatan bukanlah hak yang bisa dinikmati, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja nyata dan kualitas pelayanan publik.
“Saya tidak ingin ada zona nyaman. Ukuran jabatan itu jelas: kinerja, integritas, dan kemampuan menghadirkan solusi,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sektor-sektor strategis seperti pendapatan daerah, pendidikan, sosial, pariwisata, dan investasi perlu dikelola dengan pendekatan inovatif dan kolaboratif agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.
“Tahun 2026 adalah tahun kerja keras. Kita harus meningkatkan pendapatan daerah, memperkuat kualitas pendidikan, menangani persoalan sosial, serta mengoptimalkan potensi pariwisata dan investasi secara serius,” pungkasnya.
Prosesi pelantikan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah, para kepala OPD, serta pejabat struktural di lingkungan Pemkab Sumenep.
Melalui perombakan ini, Pemkab Sumenep menargetkan terbentuknya birokrasi yang lebih gesit, responsif, dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Aditya/RD)
Komentar