Yogyakarta, Porosbaru.com : Partai Hanura meminta Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Suahasil Nazara, mendengar keluhan pemerintah daerah terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella, berharap kebijakan pemerintah pusat terhadap anggaran daerah lebih longgar agar kepala daerah memiliki ruang fiskal untuk menjalankan pembangunan.
“Harapan kita Bapak Menteri Keuangan yang baru mendengar jeritan para bupati, wali kota, gubernur soal dana bagi hasil. Saya yakin Menteri Keuangan yang baru lebih arif dan lebih bijak,” kata Rio saat konsolidasi Task Force Hanura di Yogyakarta, Senin (14/09/2026).
Rio yang juga Ketua Tim Task Force Hanura menilai pemangkasan anggaran daerah membuat sejumlah pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam membiayai program pembangunan.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan kelonggaran fiskal agar daerah dapat mengalokasikan anggaran tidak hanya untuk belanja pegawai, tetapi juga pembangunan infrastruktur dan penggerak ekonomi masyarakat.
“Berikan sedikit kelonggaran kepada daerah agar bisa membangun dirinya,” ujarnya.
Rio menyebut kondisi keuangan sejumlah daerah bahkan membuat pemerintah daerah kesulitan memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Situasi tersebut dinilai semakin menyulitkan daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi pembangunan.
Ia juga menyinggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disebut telah mengusulkan penerbitan obligasi untuk membiayai pembangunan.
“Selama ini terlalu ketat, dipotong hampir 30 persen. Saya harap pelan-pelan mulai mengembalikan itu,” kata Rio.
Rio menilai jika ruang fiskal daerah diperlonggar, kepala daerah akan lebih leluasa menjalankan program pembangunan. Menurut dia, keterbatasan uang yang beredar di daerah turut berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Sudah cukup ketegangan antara pusat dan daerah,” tegasnya.
Dia mengatakan persoalan transfer ke daerah juga akan menjadi salah satu pembahasan kader Hanura dalam Bimbingan Teknis Nasional (Bimtek) anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
Menurut Rio, pembahasan tersebut sejalan dengan visi Partai Hanura yang mengusung gagasan “Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera”.
“Hanura sejak sebelum kejadian ini selalu mengatakan, kalau Indonesia mau besar dan sejahtera, harus diberdayakan dulu daerahnya. Pak Oesman Sapta sudah ngomong dari dulu bahwa Indonesia ini akan maju kalau daerah berdaya,” tandasnya.
Dampak pemangkasan TKD juga disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Edmundus Yakobus Manek. Ia mengatakan pengurangan transfer ke daerah turut menekan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan.
Edmundus menyebut Kabupaten Belu mengalami pemotongan sekitar Rp104 miliar. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian besar dana transfer yang diterima daerah harus digunakan untuk belanja pegawai.
“Benar yang dikatakan Ketum kami, Pak OSO. Di Belu dipotong hampir Rp104 miliar. Seluruh program infrastruktur tidak jalan. Akhirnya pekerja lokal yang biasa mengerjakan proyek pemerintah nganggur,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta atau OSO juga meminta pemerintah pusat memenuhi anggaran pemerintah daerah sesuai ketentuan.
OSO menilai kebijakan pemangkasan anggaran daerah berpotensi menghambat pembangunan dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Keluhan Pemerintah Daerah antara lain tentang anggaran yang tidak dibagikan sesuai Undang-Undang APBN. Sehingga, daerah kecewa, ini harus segera diatasi,” kata OSO dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Jumat (11/09/2026).
Ia juga menyoroti persoalan DBH. Menurut OSO, pemerintah pusat perlu memastikan pembagian DBH tetap berjalan di tengah keterbatasan sumber pendapatan pemerintah daerah.
“Yang terjadi sekarang, anggaran daerah tidak bisa dipenuhi oleh Pemerintah Pusat. Akibatnya, kesejahteraan rakyat daerah dan pembangunan daerah terganggu,” ujarnya.
Konsolidasi Task Force Hanura di Yogyakarta tersebut berlangsung bersamaan dengan pelantikan DPD Hanura DIY dan Bimtek Nasional Anggota DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota Partai Hanura 2026.
Rio mengatakan konsolidasi dilakukan untuk mempercepat pembentukan struktur partai di berbagai tingkatan sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.
“DIY ini provinsi ke-13 task force berkeliling. Pengurusnya baru saja dilantik. Nah ada tugas penting. Lakukan konsolidasi segera bentuk DPC hingga PAC,” pintanya.
Rio juga meminta kader yang baru dilantik memperkenalkan identitas baru Partai Hanura, termasuk memasang logo kepala singa di kantor-kantor DPC hingga PAC.
Menurutnya, Hanura tidak hanya ingin menjadi peserta Pemilu 2029, tetapi menargetkan kemenangan dalam kontestasi politik tersebut.
“Orang harus semakin tahu Partai Hanura ini. Hari ini boleh Hanura diremehkan, tapi semangat Singa akan bangkit,” tandas Rio.
Tidak ada Respon