Sumenep, Porosbaru.com : Panitia Khusus (Pansus) DPRD pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kinerja Bupati Sumenep tahun 2025 menyampaikan sejumlah rekomendasi penting dalam rapat paripurna, Kamis (30/04) pagi, di Aula Paripurna. Hadira dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Zaenal Arifin itu yaitu Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim dan sejumlah anggota serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Paripurna dihadiri 35 anggota legislatif dari berbagai Fraksi di DPRD Sumenep. Sesuai tata tertib DPRD, rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Pansus terhadap LKPJ Bupati dinyatakan kuorum.
Dalam laporannya, Ketua Pansus LKPJ, Hosnan Abrori, menilai secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sumenep di tahun 2025 telah berjalan dengan arah yang cukup baik.
Berbagai program dinilai mampu mendorong penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat.
“Pansus menilai pelaksanaan pemerintah daerah pada tahun 2025 menunjukan upaya yang patut diapresiasi. Berbagai program telah dijalankan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Hosnan, dalam laporan hasil pembahasan Pansus.
Meski secara umum kinerja Pemkab Sumenep dinilai positif, Hosnan juga tidak lupa memberikan sejumlah catatan krusial yang harus segera dibenahi.
Salah satunya, seperti kinerja perangkat daerah yang masih berorientasi pada kegiatan administratif, bukan pada pencapaian dampak langsung yang bisa dirasakan masyarakat.
“Meski demikian, masih terdapat perangkat daerah yang masih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan administratif, belum sepenuhnya berorientasi pencapaian hasil atau outcome,” tambahnya.
Di sisi lain, sebanyak empat rekomendasi juga disampaikan Pansus guna mendorong perbaikan kinerja pemerintahan DaerahSumenep ke depan.
Diantanya terkait penurunan belanja modal yang dinilai perlu diimbangi dengan kemitraan agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi daerah maupun kualitas layanan publik.
Selain itu, Pansus juga menekankan kebijakan berbasis riset dan kebutuhan masyarakat, serta penguatan sinergi antar OPD agar program lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam pengelolaan keuangan, Pansus menyoroti optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja perlu ditingkatkan. Fungsi pengawasan internal, menurut Pansus, perlu ditingkatkan hingga ke pemerintahan desa agar tata kelola anggaran lebih tertib dan akuntabel.
Di sektor infrastruktur, Pansus menekankan pentingnya menjaga pemerataan pembangunan antara daratan dan kepulauan dengan tetap menjaga kualitas. Sementara itu, validasi data penerima bantuan sosial disebut harus diperbaiki agar tepat sasaran.
Untuk sektor pendidikan dan kesehatan, Pansus mendorong peningkatan tata kelola serta pemerataan tenaga layanan dasar, terutama di wilayah kepulauan.
Hosnan berharap Pemerintah Daerah dapat lebih maksimal dan peka akan kebutuhan masyarakat, terutama dalam sektor pemerataan pembangunan infrastruktur daratan dan kepulauan.
“Yang sangat saya tekankan dan saya ulang di beberapa paragraf serta alinea di Laporan Pansus LKPJ tentang pemerataan dan keadilan antara daratan dan kepulauan,” pungkas Hosnan. (Aditya/Red)
Porosbaru.com berkomitmen menghadirkan berita yang aktual, berimbang, dan terpercaya. Dukung jurnalisme berkualitas dengan Pasang iklan Anda di Porosbaru sekarang .
Komentar