Sumenep, Porosbaru.com : Komisi IV DPRD Sumenep memastikan akan mengawasi program bantuan susu bagi balita dan ibu hamil yang dibeli Dinkes P2KB sebesar Rp569,9 juta.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, K. Sami’oeddin mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
Menurutnya, bantuan susu disalurkan melalui puskesmas di masing-masing kecamatan agar dapat menjangkau balita dan ibu hamil yang berisiko mengalami kekurangan gizi.
“Program susu ini bertujuan menjaga kesehatan bayi dan ibu hamil. Penyalurannya melalui puskesmas di setiap kecamatan sebagai bentuk intervensi tambahan untuk mencegah kekurangan gizi,” ujar K. Samik, Minggu (31/05) pagi.
Ia menegaskan, besarnya anggaran yang dialokasikan harus diimbangi dengan pengawasan agar pelaksanaan program benar-benar sesuai tujuan dan menyasar penerima yang berhak.
Untuk itu, anggota Komisi IV DPRD Sumenep telah melakukan koordinasi dengan puskesmas, pemerintah desa, hingga perangkat desa di daerah pemilihan masing-masing.
“Kemarin sudah Di G meminta puskesmas mengumpulkan kepala desa dan perangkat desa agar program ini dapat dipahami bersama dan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
K. Samik menjelaskan, program bantuan susu tersebut bukan kali pertama dilaksanakan. Saat ini program itu telah memasuki tahun kedua sebagai bagian dari intervensi penanganan stunting di Kabupaten Sumenep.
Selain pemberian bantuan susu, pemerintah juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan balita.
Menurutnya, persoalan stunting masih menjadi perhatian karena masih ditemukan balita dan ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi, terutama di sejumlah wilayah pelosok.
Karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah terus mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dalam mendata serta mengidentifikasi warga yang membutuhkan intervensi gizi.
“Harapan kami program pemerintah ini dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran. Kepala desa dan perangkat desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi masyarakat di wilayahnya masing-masing,” tuturnya.
Ia menambahkan, tren stunting di Kabupaten Sumenep menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Namun tantangan yang masih dihadapi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan, mengikuti penyuluhan, serta memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan balita.
“Peran aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan upaya penurunan stunting. Karena itu edukasi dan pendampingan harus terus dilakukan,” pungkasnya. (Aditya/Red)
Porosbaru.com berkomitmen menghadirkan berita yang aktual, berimbang, dan terpercaya. Dukung jurnalisme berkualitas dengan Pasang iklan Anda di Porosbaru sekarang .















Komentar