Perayaan HUT kemerdekaan RI ke-81 di Pemkab Sumenep barangkali menjadi salah satu yang paling meriah dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tulisan ini dibuat, sejumlah media massa berulang kali menampilkan video kemeriahan pejabat menari dengan gemerlap balutan baju adat mereka.
Tidak ada yang salah dengan perayaan kemerdekaan itu. Bangsa yang besar memang membutuhkan ruang untuk merawat ingatan kolektifnya. Namun, di luar pagar Kantor Pemkab Sumenep, ada pemandangan yang sulit diabaikan.
Sejumlah warga hanya bisa menyaksikan jalannya acara dari sela-sela pagar. Ironisnya, peristiwa itu terjadi tepat pada hari ketika kemerdekaan dirayakan sebagai pesta rakyat, tetapi sebagian rakyat justru harus puas menjadi penonton dari balik pagar.
Barangkali saya tidak perlu menjelaskan secara rinci bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang jelas, mereka tidak berada di tribun dengan makan-minum seharga Rp494 juta. Mereka juga tak membawa alat dan bahan kegiatan kantor senilai Rp113 juta. Apalagi, mustahil mereka menggenggam stopmap, bollpoin, dan paper bag senilai Rp50 juta.
Mereka hanya ingin melihat anak, saudara, atau teman mereka dari kejauhan mengenakan seragam resmi Paskibraka yang dianggarkan sekitar Rp199 juta. Saya pertegas, mereka hanya menjadi penonton bagi perayaan yang seharusnya menjadi milik semua orang.
Meski demikian, setidaknya kita bisa melihat bagaimana Pemkab Sumenep berupaya menampilkan wajah kemerdekaan versinya sendiri. Dengan anggaran Rp857 juta, kemerdekaan disulap menjadi panggung kebahagiaan yang seolah tak perlu dipertanyakan lagi.
Mungkin para pejabat akan mengatakan bahwa anggaran HUT RI dan anggaran pembangunan berada pada pos yang berbeda. Secara logika birokrasi, penjelasan itu bisa dibenarkan. Namun, bagi masyarakat, APBD sering kali terasa seperti permainan petak umpet, yang paling mudah terbaca justru soal keberpihakan.
Bagaimana mungkin Pemkab mampu menghadirkan perayaan yang megah dengan ratusan event, sementara di banyak ruas jalan masyarakat masih harus mengurangi kecepatan karena lubang dan tambalan yang tak kunjung selesai?
Bagaimana mungkin urusan panggung dapat diselesaikan dalam hitungan hari dengan anggaran yang tidak sedikit, sementara perbaikan infrastruktur membutuhkan waktu bertahun-tahun?
Inikah Kemerdekaan yang kalian maksud? Barangkali kita perlu kembali membuka cara para pendiri republik memahami kemerdekaan.
Soekarno, dalam berbagai pidatonya, berulang kali menegaskan bahwa kemerdekaan hanyalah jembatan emas menuju masyarakat yang adil dan makmur. Artinya, setelah bendera berkibar dan lagu kebangsaan dinyanyikan, pekerjaan yang sesungguhnya justru baru dimulai.
Tidak jauh berbeda dengan sahabat karibnya, Mohammad Hatta juga memandang kemerdekaan sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bagi Hatta, kemerdekaan tidak cukup berhenti pada kebebasan politik. Ia harus diwujudkan dalam keadilan ekonomi melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Lebih radikal lagi, Tan Malaka, dalam Naar de Republiek Indonesia, menolak memaknai kemerdekaan sebagai sekadar pergantian kekuasaan. Kemerdekaan, baginya, bukan proyek elite, melainkan pembebasan dari belenggu kemiskinan, kebodohan, dan ketimpangan yang setiap hari bergulat dengan kehidupan masyarakat.
Jika tiga pandangan itu kita letakkan di tengah perayaan HUT RI hari ini, kita perlu bertanya kembali inikah kemerdekaan yang ketiga itu maksudkan? Atau kemerdekaan cukup diucapkan lewat satu kata, “MERDEKA!”, sementara maknanya tertinggal di luar pagar?
Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka, semestinya kita tidak lagi dipertontonkan kemerdekaan yang kehilangan maknanya.
Jika benar demikian kemerdekaan yang kalian maksud, maka izinkan saya menegaskan maknanya dengan cara yang lain: kemerdekaan adalah jalan yang tetap rusak, ibu hamil yang masih harus melahirkan di tengah laut, kemiskinan yang terus diwariskan, serta kebutuhan dasar masyarakat yang seolah tak lagi mendesak untuk dipenuhi.
Jika semua itu masih kita anggap lumrah, maka sekali lagi saya bertanya, untuk siapa kemerdekaan yang kalian maksud?
Seharusnya, kemerdekaan menjadi momentum untuk merefleksikan kembali perjalanan bangsa yang setiap tahun kita rayakan.
Namun kenyataannya, kemerdekaan sering kali berhenti sebagai perayaan yang dipenuhi pidato dan tepuk tangan, tetapi belum selalu menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Kita seolah terlalu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi lupa menanyakan untuk siapa kemerdekaan itu sebenarnya diperjuangkan.
Lalu, apa yang sebenarnya bisa diharapkan dari sebuah negara yang perlahan tampak kehilangan kepekaannya terhadap suara rakyat? Dari pemerintahan yang begitu cepat menghadirkan kemeriahan, tetapi sering kali berjalan lambat ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan mendasar?
Barangkali pertanyaan itu tidak perlu dijawab hari ini. Cukup biarkan ia menggantung di tengah riuh perayaan kemerdekaan, lalu kita renungkan bersama untuk siapa kemerdekaan ini?
*Junaidi lahir dan besar di kota Sumenep dan saat ini sedang menempuh pendidikannya di Universitas Bahauddin Mudhary (UNIBA) Madura, dan menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum (Himakum) UNIBA Madura.
Porosbaru.com berkomitmen menghadirkan berita yang aktual, berimbang, dan terpercaya. Dukung jurnalisme berkualitas dengan Pasang iklan Anda di Porosbaru sekarang .
Komentar