Pimpinan DPRD Sumenep Ungkap Kesenjangan Daratan dan Kepulauan di Musrenbang

SUMENEP, Porosbaru.com : Pimpinan DPRD Sumenep mengungkapkan kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur masih terasa. Hingga saat ini, masih banyak keluhan masyarakat Kepulauan mengenai masalah infrastruktur, pelayanan kesehatan  dan pendidikan serta pelayanan publik di daerahnya.

Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dulsiam, ketika menyampaikan pokok-pokok pikiran rakyat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, di pendopo Kraton, Senin 29 Maret 2026 mengatakan, disparitas pembangunan antara daratan dan Kepulauan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.

Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dulsiam menyampaikan pokok pokok pikiran rakyat dalam forum musyawarah rencana pembangunan di Pendopo Kraton, Senin 30 Agustus 2026. (Foto : Porosbaru.com)”Sampai saat ini, yang kami rasakan pula masih ada kesenjangan pembangunan antara daratan dan Kepulauan,” ungkap Legislator asal Pulau Sapeken ini pada Senin, 30 Maret 2026.

Ia menyampaikan, bahwa Sumenep tidak hanya wilayah daratan  saja, tapi terdiri dari Pulau-Pulau. Ada 126 Pulau yang ada di wilayah Kepulauan Sumenep. ”Dan itu masih ada kesenjangan. Saya sebagai Pimpinan DPRD dari Kepulauan, merasakan bagaimana ketimpangan itu terjadi,” ujar Dulsiam.

Legislator asal PKB ini mengingatkan, Musrenbang menjadi moment strategis untuk merumuskan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah. Forum ini diharapkan dapat menjawab berbagai permasalah pembangunan dan keluhan aneka kebutuhan masyarakat Kepulauan.

”Ini (kesenjangan pembangunan Kepulauan, red) bisa menjadi perhatian serius khususnya di forum Musrenbangkab karena masyarakat di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan dan pembangunan,” ujarnya.

Musrenbangkab sendiri menjadi forum strategis dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat. Hasil dari forum ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam penyusunan program kerja pemerintah daerah ke depan.(Rd)

Komentar

Berita Terbaru