Sumenep, Porosbaru.com : Di hari ke tiga Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) kembali menggelar unjuk rasa di Kantor Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Amanat Nasional (PAN), Rabu, (14/01/2026).
Demontrasi tersebut sebagian tindak lanjut AMS dalam menolak wacana Pilkada tidak lansung yang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).
Unjuk rasa digelar sejak pukul 10.00 hingga 12.00 dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Dalam kesempatan itu, AMS diterima lansung oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kedua partai tersebut.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nasdem, Akis Jasuli, menyatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi AMS ke Dewan Pimpinan Daerah (DPW) hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Namun, ia tidak menampik jika wacana Pilkada Tidak Lansung sesuai Konstitusi
“Kami akan sampaikan ke DPW dan DPP. Wacana Pilkada memang sah secara konstitusi,” ungkapnya.
Namun, pernyataan tersebut ditanggapi oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Tolak Amir. Ia menegaskan pernyataan Akis melenceng sebagai representasi rakyat.
“Atas dasar apa sampean mengatakan demikian. Hak rakyat sudah tercantum dalam Undang-Undang 1945,” tegas Amir.
Hal senada juga disampaikan oleh salah satu mas aksi, M. Wakil. Akil menilai pernyataan Akis berbelit-belit dan keluar dari substansi masa aksi.
“Kami di sini bukan baru bangun tidur. Kami sudah kaji semuanya. Kalo menyampaikan dan menyampaikan itu tidak menajawab. Atas dasar apa sampean bilang konstitusi,” pungkas akil.
Di akhir dialog panas, AMS meminta Akis untuk menandatangani kesepakatan dalam menolak Pilkada tidak lansung.
Ketua Komisi IV itu bersedia menandatangani kesempatan tersebut dan akan menyampaikan aspirasi mahasiswa.
Sementara itu, Ketua DPD Sumenep Partai Amanat Nasional (PAN), Faisal Muhsin menyampaikan bahwa Pimpinannya belum membicarakan wacana tersebut secara lansung ke DPW dan DPD.
“Sampai hari ini Pimpinan kami belum menyampain secara lansung wacana tersebut, baik ke DPW maupun DPD,” Ujar Muhlisin.
Meski demikian, pihaknya akan terus memperjuangkan sura rakyat dan mahasiswa. Bahkan, menurutnya dampak Pilkada tak lansung akan melemahkan pelayanan masyarakat.
“Saya punya keluarga dan tidak mau kelurga saya mengalami seperti Orde Baru. Dampaknya akan mengecilkan pelayanan masyarakat,” tegasnya
Setelah berdialog, masa aksi dan DPD menandatangani keseoakatan serta berfoto bersama.(Aditya/Rd)
Komentar