Melihat panggung pada drama sosial di Bumi Sumekar, membuat kita semua terkejut. Bukan saja soal apa yang terjadi, tapi di balik peristiwa juga menarik diamati.
Pada peristiwa itu, fakta di balik fakta justru menggelitik. Kadang justru melahirkan keprihatinan. Lihat saja ke dalam. Lebih jauh tentang apa yang muncul.
Sebagai aktivis, kita merasa sangat prihatin dan menyayangkan. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Lembaga Hukum Gagas Nusantara (LHGN) misalnya.
Aksi tersebut tidak hanya menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, tetapi juga mencoreng esensi gerakan sosial yang seharusnya mencerminkan profesionalisme, integritas, dan keberpihakan terhadap kebenaran.
Lebih jauh lagi, viralnya pemberitaan yang menyebut adanya dugaan pemerasan oleh oknum LHGN terhadap salah satu anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin memperkeruh situasi.
Di sisi lain, muncul narasi yang membenarkan tindakan oknum anggota DPRD tersebut, sehingga semakin mengaburkan inti persoalan yang sebenarnya.
Dalam situasi ini, yang terjadi justru adalah eskalasi opini tanpa adanya klarifikasi atau pembuktian yang memadai.
Sebagai seorang aktivis yang mengedepankan prinsip transparansi dan tanggung jawab moral, saya menilai bahwa langkah yang diambil oleh LHGN dalam aksi demonstrasi tersebut tidak mencerminkan profesionalisme.
Demonstrasi adalah ruang untuk menyampaikan aspirasi dan fakta secara terbuka kepada publik. Ada hak publik di ranah itu yang tak boleh abai oleh kepentingan apapun.
Ketika memilih untuk bergerak di ranah aksi massa, sudah seharusnya setiap pihak yang terlibat menyajikan bukti. Tentu bukti yang jelas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, dalam aksi tersebut, yang terlihat justru adalah nuansa gertakan tanpa dasar yang kuat. Hal ini tentu sangat disayangkan karena berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum atau gerakan sosial yang mengklaim berjuang untuk keadilan.
Lebih dari itu, tindakan yang tidak terukur semacam ini hanya akan memberikan ruang bagi oknum-oknum tertentu untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi.
Kita berharap, baik LHGN maupun pihak terkait lainnya, dapat segera memberikan klarifikasi yang transparan dan menyertakan bukti konkret terkait tuduhan yang ada.
Sebab, keadilan tidak akan pernah terwujud jika hanya dibangun di atas dasar opini dan manuver tanpa data yang valid.
Jika gerakan sosial ingin dihormati dan dipercaya, maka integritas harus menjadi pondasi utama dalam setiap langkah yang diambil. (*)
Moch Thoriqil Akmal (Aktivis Sosial)
Komentar