Sumenep, porosbaru.com : Kamis 29 Januari 2026, menjadi hari kesedihan bagi MGT (47) mengetahui anaknya YBS (10) yang masih duduk di bangku SD tergantung di pohon cengkeh tak jauh dari rumahnya.
Dengan kondisi ekonomi yang sulit, Ibu lima anak itu tidak akan menyangka anaknya nekat mengakhiri hidup diduga akibat tak diberi uang untuk membeli buku tulis dan pulpen seharga Rp.10.000 sebelum peristiwa terjadi.
Berdasarkan keterangan Kepala Desa, Dion Roa, YBS tinggal bersama neneknya. Sedangkan sang ibu (MGT), yang sudah sepuluh tahun berpisah dengan sang suami tinggal di desa tetangga dengan kondisi ekonomi yang sulit.
“Menurut pengakuan ibunya permintaan itu korban minta (uang beli buku tulis dan pulpen) sebelum meninggal,” ungkap Dion Roa dilansir detikBali, Selasa (3/2/2026).
Menanggapi peristiwa tragis itu, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sumenep, Nunung Fitriana menyebut sebagai fakta yang menyakitkan sekaligus paradoksal di tengah gencarnya narasi Indonesia Emas 2045.
“Bagi seorang pelajar, ketersediaan, jaminan memperoleh buku dan pena adalah kebutuhan yang paling dasar, yang seharusnya dijamin oleh negara sebagai manifestasi amanat UUD 1945 pasal 31,” kata Nunung Fitriana saat dihubungi Rabu, (04/02).
Menurutnya, dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seharusnya pelajar sudah tidak khawatir dengan kebutuhan perlengkapan sekolah. Namun ia menilai, seringkali implementasinya tidak sesuai dengan teori.
Meski surat yang ditulis YBS diduga menjadi motif awal, Nunung meyakini dugaan temuan polisi tersebut tidak menjadi motif tunggal YBS nekat melakukan aksinya.
“Saya tidak cukup yakin ketidakmampuan membeli alat tulis ini sebagai sebab tunggal, ada banyak hal yang patut digali untuk melihat berbagai variabel yang berkelindan mendasari tindakan tersebut,” ujarnya.
Kendati demikian, Nunung menekankan tragedi ini harus menjadi alarm keras bagi semua pihak, khususnya negara dan sekolah.
“Terlebih kehadiran negara dalam menangani keadaan kemiskinan ekstrim yang dihadapi keluarga korban. Sekolah juga harus lebih tanggap melihat kondisi siswa agar mampu melakukan langkah preventif,” tambahnya.
Nunung juga menyoroti persoalan kemiskinan ekstrem yang memaksa keluarga berada pada pilihan ambigu, antara memenuhi kebutuhan pangan atau pendidikan anak.
Ia bahkan mendesak agar seluruh pemimpin negeri duduk bersama untuk merumuskan ulang skala prioritas kebijakan dan program nasional, dengan fokus pada persoalan-persoalan paling fundamental.
“Seluruh pemimpin negeri ini harus berkumpul merumuskan skala prioritas kebijakan dan program. Hentikan program yg hanya jor-joran menguras anggaran yang sejatinya tidak menyelesaikan persoalan yang sangat fundamental,” pungkasnya. (Aditya/Red).
Komentar