Sumenep, Porosbaru.com : Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sumenep (BEMSU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD dan kantor Pemkab Sumenep, Senin (06/07) sore.
Mereka menuntut Pemerintah Daerah untuk mengambil sikap dan memberi solusi terkait kelangkaan BBM jenis Pertalite yang akhir-akhir ini melanda wilayah itu.
“Ketergantungan masyarakat terhadap BBM bersudsidi sangat tinggi, terutama bagi petani, nelayan hingga UMKM. Sayangnya, lonjakan kebutuhan ini tidak diimbangi dengan pasokan BBM yang memadai,” ujar Korlap Aksi, Salman Alfarisi, saat berorasi, Senin (06/07).
Salman menilai antrean panjang di berbagai SPBU diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan. Tak jarang, tambah Salaman, konflik sosial tak dapat dielakan di lapangan akibat persaingan mendapatkan BBM.
Selain itu, dari hasil observasi, pihaknya menyebut telah menemukan oknum-oknum yang memanfaatkan setuasi dengan menimbun menggunakan jeregen.
“Dari hasil temuan kami di lapangan, terdapat oknum-oknum penimbun BBM atau mafia BBM yang memanfaatkan situasi kelangkaan ini,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, menyebut kelangkaan BBM tidak hanya terjadi di Sumenep, melainkan di seluruh Indonesia.
Menurutnya pihaknya bersama Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah telah melakukan sidak ke depalan SPBU, dan menemukan indikasi penyimpangan.
“Beberapa hari kemarin, saat surat demontrasi dikirim ke kita, kami mengambil langkah dengan pihak perekonomian untuk melakukan sidak di seluruh SPBU. Namun sampai hari ini baru delapan titik, dan berhasil di Polsek Ambunten mengamankan tiga orang membawa BBM bersubsidi,” paparnya ke masa aksi.
Kendati demikian, ia tidak mengetahui motif ketiganya lantaran tidak mengikiti perkembangan pemeriksaan di Polsek Ambunten.
Zainal juga menjelaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi bukan wewenang pihaknya. Namun, ia mengaku telah menyuarakn hal tersebut ke Pemerintah Pusat.
“Karena saya tidak mengikuti hasil daripada pemeriksaan tersebut, karena Itu bukan tugas kami, itu tugas Polsek Ambunten. Soal kebijakan kenaikan BBM, kami telah berusaha semaksimal mungkin datang ke Jakarta menyuaraka hal yang sama dengan jenengan,” imbuh Zainal.
Terpisah, Kebag Perekonomian Setda Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, saat menemui masa aksi menegaskan tidak ada pengurangan kuota BBM di Kota Keris.
Ia menilai antrean panjang di sejumlah SPBU akibat peralihan konsumen Pertamax ke Pertalite, dan musim kepulangan jamaah haji.
“Tidak ada pengurangan kuota BBM, utamanya BBM nonsubsidi. Antrean disebabkan peralihan dari Pertamax ke Pertalite dan di bulan Juni juga bertepatan dengan kepulangan jamaah haji,” kata Dadang.
Menurutnya, Pemkab Sumenep telah melakukan pemantauan di setiap SPBU guna memastikan pasokan BBM dari Pertamina lancar didistribusikan.
Selain itu, Dadang juga mengaku telah mengusulkan penambahan tangki kepada Pertamina untuk mempercepat distribusi.
“Kami pun bersama tim telah turun ke beberapa SPBU untuk memastikan distrusi ini tetap lancar. Dan kami pun kepada Pertamina telah mengupayakan penambahan tangki untuk mempercepat distribusi ke masing-masing SPBU, terutama kepulauan,” jelasnya.
Dadang menegaskan BBM bersubsi hanya diperuntukan bagi kalangan tidak mampu. Ia tutut menghimbau kepada masyarakat agar bijak menggunakan BBM.
Tidak hanya itu, Dadang juga menyebut pihaknya telah mengusulkan kepada Pertamina untuk menambahkan Kuota BBM di tahun mendatang sebesar lima persen.
Ia turut meminta kepada para masa aksi untuk ikut serta mengawasi penyaluran BBM bersubsidi, dengan melaoprkan temuan jika terdapat penyimpangan.
“Cuma sekarang baik Pemerintah Pusat maupun provensi masih mengkaji langkah pengawannya. Makanya saya minta kepada mahasiswa juga ikut mengawai. Laporkan kepada kami, akan kami tindak lanjuti,” tandas nya.
Sebagai informasi, aksi unjuk rasa berlangsung kondusif berkat pengawalam aparat kepolisian di kedua kantor Pemda itu.
Masa aksi membubarkan diri sekitar pukul 15.30 WIB setelah mereka melayangkan lima aspirasi, diantranya :
1. Percepatan Distribusi BBM: Pemerintah Daerah bersama Pertamina perlu melakukan koordinasi intensif agar distribusi BBM menuju Kabupaten Sumenep memperoleh prioritas ketika terjadi gangguan pasokan nasional.
2. Penguatan Pengawasan Distribusi: Pengawasan harus dilakukan secara terpadu melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah, BPH Migas, Kepolisian, Kejaksaan, serta masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
3. Transparansi Informasi: Pertamina dan Pemerintah Daerah perlu menyediakan informasi stok BBM secara berkala agar masyarakat mengetahui kondisi pasokan sehingga dapat mengurangi kepanikan.
4. Pembentukan Posko Pengawasan Terpadu: Posko terpadu berfungsi menerima laporan masyarakat, melakukan monitoring distribusi, serta menjadi pusat koordinasi penyelesaian permasalahan BBM secara cepat.
5. Penguatan Digitalisasi Distribusi:
Optimalisasi penggunaan sistem digital seperti QR Code MyPertamina dan integrasi data penerima subsidi diperlukan untuk memastikan distribusi BBM lebih tepat sasaran. (Red/Aditya)
Porosbaru.com berkomitmen menghadirkan berita yang aktual, berimbang, dan terpercaya. Dukung jurnalisme berkualitas dengan Pasang iklan Anda di Porosbaru sekarang .
Komentar